HARIAN MERAPI - Kasus-kasus besar yang menjerat para petinggi Polri belakangan ini sebaiknya dijadikan momentum untuk membenahi lembaga tersebut.
Kasus paling mencolok beberapa waktu terakhir ini antara lain kasus Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan dan terbaru adalah dugaan keterlibatan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus narkoba.
Senyampang dengan itu, anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah serius untuk melakukan reformasi Polri, guna mewujudkan amanah pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Baca Juga: Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan aparat di Stadion Kanjuruhan, salah satunya penembakan gas air mata
"Presiden perlu memformulasikan ulang reformasi Polri, perlu ada pengawalan secara langsung dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik dan dunia internasional atas due proces of law di Indonesia," kata pria yang kerap disapa Habib Aboe itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Menurutnya, Presiden harus membersihkan institusi Polri dari para personelnya yang secara sengaja melanggar nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya.
Ia juga menyebut kabar ditangkapnya Irjen Pol. Teddy Minahasa menjadi pukulan telak untuk institusi Polri, yang menjadi prahara kepercayaan publik terhadap institusi Polri sesaat setelah kasus Ferdy Sambo mencuat.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD : Terbuka peluang penetapan tersangka baru. Apakah dari PSSI?
"Publik pasti akan semakin ragu terhadap institusi Polri, melihat personelnya memperjualbelikan narkoba. Apalagi tindakan itu dilakukan oleh pejabat tinggi," katanya.
Namun Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memandang tindakan bersih-bersih Polri dan ketegasan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menindak persoalan-persoalan yang melibatkan institusi ini perlu dukungan positif dari masyarakat luas.
"Bersih-bersih dan tindakan tegas yang dilakukan Kapolri perlu dukungan positif dari berbagai lembaga terkait dan masyarakat luas sehingga institusi Polri menjadi sehat dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta membela kepentingan rakyat dan negara dengan tegak lurus di atas konstitusi," kata Haedar.
Baca Juga: Dugaan kasus narkoba, Irjen Pol Teddy Minahasa batal jadi Kapolda Jawa Timur dan terancam dipecat
Menurut Haedar, kasus-kasus yang menimpa Polri memang sangat memprihatinkan.
Ia pun menilai kondisi tersebut harus menjadi titik balik pembenahan, pemulihan, dan pembersihan sistem dalam institusi Polri secara menyeluruh agar marwah dan kepercayaan publik terhadap Polri terpulihkan.
Oleh karena itu, Haedar menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo yang diikuti langkah-langkah dari Kapolri bersama seluruh jajarannya dalam melakukan tindakan-tindakan penataan, perbaikan, dan penindakan atas sejumlah kasus tersebut, termasuk membawanya ke ranah hukum sesuai dengan ketentuan agar semuanya persoalan itu terang benderang dan memiliki kepastian.
Selanjutnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meyakini Kapolri dapat menyelesaikan pembenahan institusi Polri sebagai wujud komitmen dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Saya yakin dan percaya Kapolri sudah tahu hal itu semua (persoalan-persoalan dalam institusi Polri) dan tentang bagaimana cara untuk mengatasi dan menyelesaikannya (pembenahan institusi Polri)," kata Anwar dalam pesan singkatnya.*
