BANTUL, harianmerapi.com - Sebagian lurah di Bantul mengaku bingung dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi di wilayahnya. Mulai dari anak belasan tahun hingga warga yang tidak masuk kategori miskin diketahui menerima bantuan Rp 600 ribu pada bulan Mei dan Juni 2021 lalu. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul mengaku akan mengevaluasi carut marutnya data penerima ini.
Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Mahardi Badrun sempat mempertanyakan data penerima BLT tersebut. Pasalnya ketika Kalurahan membagikan surat undangan untuk pencairan BLT di kantor pos, penerima undangan itu sebagian masih anak-anak, masih sekolah SMP, SMA atau kuliah hingga berasal dari keluarga yang mampu.
"Data KPM itu diberikan oleh pendamping dan Kalurahan hanya membagikan kepada KPM BLT. Ternyata banyak yang salah sasaran," ungkap Pria yang juga Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul tersebut, Minggu (1/8/2021).
Baca Juga: Alami Dehidrasi, Inilah Lima Makanan dan Minuman yang Ampuh untuk Melawannya
Melihat kondisi ini, pihaknya mempertanyakan kinerja pendamping yang melakukan pendaftaran dan verifikasi daftar penerima BLT. Data tersebut tidak bisa dirubah apabila terjadi kesalahan, apalagi mengalihkan bantuan kepada orang yang betul-betul layak sebagai penerima BLT.
"Data yang salah sasaran tersebut juga tidak bisa diperbaiki atau dialihkan kepada orang yang memang membutuhkan," sebutnya.
Semetara, Lurah Srigading, Kapanewon Sanden, Prabowo Suganda mengakui data KPM yang diterima oleh pemerintah kalurahan tersebut juga masih tercantum pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan warganya yang menang lelang tanah senilai Rp 1 miliar juga masuk dalam KPM BST.
Baca Juga: Ini Yang Harus Dilakukan Terhadap Kucing Di Kala Pandemi
"Saya juga kaget, kok warga yang baru saja menang lelang tanah senilai Rp 1 miliar juga masuk dalam daftar KPM BST," ungkapnya.
Prabowo sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pendamping BST untuk memperbaiki data tersebut. Namun begitu upayanya sia-sia lantaran data KPM BST sama sekali tidak bisa dirubah atau dialihkan. Menurutnya hanya data warga yang sudah meninggal dunia saja yang kemudian tidak bisa dicairkan dan kembali ke kas negara.
"Saya juga telah koordinasi dengan Penewu Sanden namun tetap data yang salah sasaran tidak bisa berubah," imbuhnya.
Menurutnya kerancuan data ini akan berpotensi menimbulkan konflik dan kesenjangan di masyarakat. Pasalnya mereka yang merasa layak untuk mendapat bantuan tapi ternyata tidak, dan sebaliknya, yang merasa mampu justru mendapat bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Peserta dan Undangan Emmy Awards Wajib Tunjukkan Bukti Vaksinasi Sebelum Bulan September
"Kondisi seperti ini membuat kalurahan dihadapkan dan dibenturkan langsung dengan masyarakat. Padahal kita hanya terima data daftar KPM BST dari Kemensos secara glondongan,"ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito mengaku akan segera mengecek data penerima BST yang salah sasaran. Hal ini untuk mengevaluasi data penerimanya. Pihaknya menyebut jika ditemukan akan bisa langsung mengkonfirmasi kepada pihak penerima yang tidak layak menerima BST.
