HARIAN MERAPI - KPU Kulon Progo telah menyelesaikan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Hasilnya, jumlah pemilih sementara di Kulon Progo yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 sebanyak 341.717 orang.
Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah dalam rapat evaluasi verifikasi administrasi dan persiapan verifikasi administrasi perbaikan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di RM Omah Mbeji, Jumat (30/9/2022).
Menurutnya, ada kenaikan jumlah pemilih sementara Pemilu 2024 jika dibandingkan Pemilu 2019 lalu.
Baca Juga: Parpol mulai tawar menawar koalisi menuju 2024, PPP akan kemana?
"Hari ini adalah terakhir rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Kulon Progo memiliki 341.717 pemilih sehingga jika dibandingkan 2019 sebanyak 334.893 pemilih, ada kenaikan 6.824 pemilih," kata Ibah.
Ia menjelaskan, pada 14 Oktober 2022 akan dimulai pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024. Daftar pemilih ini kemudian ditetapkan pada 1 Juli 2023.
Ibah pun meminta agar semua pihak turut mencermati data pemilih Pemilu 2024 agar jangan sampai ada masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak terdata.
"Kemudian pada 14 Desember 2022 akan dilakukan penetapan peserta Pemilu 2024. Saat itu akan diumumkan berapa parpol yang ikut Pemilu 2024 sekaligus dilakukan pengundian nomor urut," ucapnya.
Terkait pelaksanaan rapat evaluasi verifikasi administrasi dan persiapan verifikasi administrasi perbaikan parpol peserta Pemilu 2024, dijelaskan Ibah bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pemberian informasi terkait verifikasi administrasi perbaikan parpol.
Dalam kegiatan ini, KPU mengundang berbagai pihak terkait di antaranya Kesbangpol, Bawaslu, parpol, wartawan dan sebagainya. Masing-masing diminta untuk memberikan masukan kepada KPU terkait pelaksanaan verifikasi administrasi dan persiapan verifikasi administrasi perbaikan.
Ketua Divisi IV KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan, melalui rapat tersebut pihaknya berharap ada masukan yang disampaikan kepada KPU Kulon Progo. Utamanya, terkait pelaksanaan verifikasi administrasi dan persiapan verifikasi administrasi perbaikan.
"Di sini kami juga sampaikan terkait prosedur verifikasi administrasi serta resiko kegiatan verifikasi tersebut," ucapnya.
