"Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan Nasdem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut," terangnya.
Meski demikian, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.
"Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS," tegasnya.
Tergantung Anies
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema.
Menurutnya, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu didasarkan pada sejumlah hal. Utamanya adalah kemungkinan capres yang bakal diusung yakni Anies Baswedan.
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," terangnya.
Menurut Umam, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.
"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," terangnya.
Meski demikian, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN.
"Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi 'parliamentary threshold' di Pemilu 2019 lalu," pungkasnya. *
