Suharso didepak, KIB harus antisipasi gejolak internal di PPP

HARIAN MERAPI - Polemik di tubuh PPP akan berdampak pada kesolidan KIB. Oleh karenanya Partai Golkar diminta untuk mewaspadai dampak dari pergantian pucuk pimpinan di PPP.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mensinyalir indikasi adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut.

Hal itu, kata dia, dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang hanya memakan waktu 5 hari.

Baca Juga: Gubernur Papua dicekal ke luar negeri, begini penjelasan Kemenkumham

"Dengan demikian, polemik 'amplop Kiai' bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP, ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (12/9/2022).

Menurut Umam, situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB. Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi.

Bahkan, tutur Umam, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan bahwa operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Umam melandasi analisisnya dengan fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Plt Ketum PPP Mardiono, sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan.

Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres. Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.

Baca Juga: Benarkah Bjorka meretas surat menyurat Presiden Jokowi? Ini jawaban Menkominfo.....

"Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya," lanjutnya.

Menurutnya, meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.

"Karena itu, meskipun Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, namun mencermati dinamika politik pasca-pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP," tandas Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina itu.

Umam menegaskan bagaimanapun pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan mempengaruhi eksistensi partai berlambang Ka'bah itu ke depan.

"Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan," katanya.