"Setelah ini IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bersama Dinkes dan tim Profesor dr Damayanti dan PDT akan merumuskan langkah tindak lanjut. Pemprov akan mensupport," ujar Wagub Jatim.
Pemprov Jatim, kata Emil akan mengambil langkah spesifik daerah mana saja yang perlu menjadi fokus penanganan. Akan ada sejumlah desa di kecamatan yang sama yang menjadi fokus penanganan. Nanti puskesmasnya bisa jadi lokus (penanganan stunting) untuk penerapan penanganan sesuai metode Aksi Cegah Stunting ini. "Kasih kami waktu satu sampai dua bulan ke depan untuk merancang ini," katanya.
Tidak hanya itu, Pemprov akan mendorong kepala desa agar menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting. Dia meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan kepala desanya berkomitmen soal ini. "Ini bukan soal takut, ini soal komitmen. Sudah ada buku panduan untuk Tahun Anggaran 2020, dana desa untuk kebutuhan kesehatan itu apa saja yang harus dilakukan. Itu harusnya dipenuhi. PDIT juga turun, kan?" katanya.
Samsul Widodo Dirjen PDT mengatakan, gerakan ini dia inisasi karena merasa resah terhadap penanganan stunting yang tidak spesifik. "Kami merasa, banyak yang bicara soal stunting tapi semua tentang kelembagaan, makro, kebijakan. Tidak ada langkah konkrit yang harus dilakukan di level desa sampai akhirnya saya bertemu Profesor Damayanti," ujarnya.
Dia meyakini, dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung gerakan pencegahan stunting ini. "Bisa dipakai untuk beli timbangan, alat ukur (untuk Posyandu), bisa juga untuk makanan tambahan dan sebagainya," katanya. (Asd)
