JAKARTA, harianmerapi.com - Kemelut di lembaga non profit Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.
Perkembangan terbaru, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia memanggil Presiden ACT dan mantan presiden lembaga filantropi ACT).
Pemanggilan tersebut dalam rangka klarifikasi terkait kasus pengelolaan dana di tubuh lembaga tersebut.
Baca Juga: Mengenal Penyakit Difteri, Apakah Mematikan ?
"Karena hari ini (Jumat) dipanggil juga ketua atau presidennya, kalau tak salah untuk dimintai keterangan," kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi lewat pesan instan di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan undangan permintaan klarifikasi ditujukan kepada Presiden ACT, Ibnu Hadjar, dan bekas Presiden ACT, Ahyudin.
Selain kedua petinggi ACT tersebut, penyidik juga menyarankan pihak ACT untuk menyertakan pihak keuangan dan operasional agar hadir memberikan klarifikasi.
Baca Juga: Dosen Prodi Ilmu Hukum UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat Terkait Perkawinan Beda Agama
"Sesuai undangan Presiden ACT Ibnu Hadjar dan mantan Presiden ACT Ahyudin, namun kami sarankan untuk pihak ACT menyertakan menyertakan bagian keuangan ACT dan bagian operasional," kata dia.
Permintaan klarifikasi tersebut diagendakan siang ini di Gedung Bareskrim Polri. Penyidik yang menangani kasus ini adalah Subdi IV Dittipideksus. "Sekitar jam 11.00 atau 13.00 (WIB) hari ini," kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia turut menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat untuk kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi ACT yang diduga terjadi penyelewengan.
Dasar penyelidikan yang dilakukan penyidik dari pendalaman hasil analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), laporan masyarakat dan temuan Polri di lapangan.
Baca Juga: Ginting dan Chico Bersaing Rebut Tiket Semifinal Malaysia Masters 2022, Ini Tanggapan Mereka
