PROBOLINGGO, harianmerapi.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur mempercepat pencairan bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebelum Maret 2022 karena pencairan bansos di dua kabupaten tersebut masih rendah.
Mensos yang biasa disapa Risma itu mengecek langsung proses pencairan bansos untuk tahun 2021 di Balai Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo, kemudian di Kabupaten Pasuruan, pengecekan dilakukan di aula Kecamatan Kejayan, Senin.
"Kami menemukan masih tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang belum menerima bantuan di dua kabupaten itu," katanya di Kabupaten Probolinggo.
Baca Juga: Minyak Goreng Bersubsidi Sulit, Ini yang dilakukan Dinkopdag Temanggung
Di Kabupaten Probolinggo totalnya sebanyak 7.760 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), namun per tanggal 20 Februari 2022 tercatat yang sudah tersalur 1.835 KKS dan sebanyak 5.924 KKS belum tersalur.
Di Pasuruan, total penerima sebanyak 7.823 KKS, namun yang belum tersalurkan tahun anggaran 2021 sebanyak 5.426 KKS, sedangkan yang sudah disalurkan sebanyak 2.397 KKS.
"KKS belum tersalur dikarenakan ada yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, kemudian meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan," tuturnya.
Risma mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses penyaluran bansos tidak melebihi bulan Maret 2022 karena apabila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
Baca Juga: Dua Hari Beruntun, Wilayah Wedarijaksa dan Tayu Diterjang Angin Puting Beliung
"Kalau tidak selesai bulan Maret maka akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat," katanya.
Kepada Pemkab Probolinggo, Risma meminta untuk menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu 3 hari, sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos meminta waktu dua hari untuk menuntaskan penyaluran bansos bagi 4.000-an KKS.
"Tadi saya menemukan ada yang 8 bulan belum disalurkan. Itu harus ada intervensi khusus karena secara teori sebetulnya maksimal 6 bulan sudah menerima bantuan. KPM tersebut merupakan penerima baru," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, Mensos meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos ke rumah penerima bantuan, sehingga berharap Pemkab Pasuruan lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin dan diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
Baca Juga: Info Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta, Cek Jadwal, Cara dan Persyaratannya di Sini
