• Senin, 23 Mei 2022

DPRD Kulon Progo Anjangsana ke Tokoh Agama, Dititipi Aspirasi Gaji Guru Dan Perda Pesantren

- Selasa, 11 Januari 2022 | 18:57 WIB
DPRD Kulon Progo anjangsana ke PDM Muhammadiyah (Foto: Amin Kuntari)
DPRD Kulon Progo anjangsana ke PDM Muhammadiyah (Foto: Amin Kuntari)

 

KULON PROGO, harianmerapi.com - DPRD Kulon Progo menggelar anjangsana ke sejumlah tokoh agama di wilayah setempat, Selasa (111/1/2022). Dalam kunjungan silaturahmi itu, wakil rakyat menerima banyak aspirasi, termasuk soal gaji guru sekolah swasta dan perda tentang pesantren.

Anjangsana kepada para tokoh agama digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-69 DPRD Kulon Progo. Rombongan dibagi menjadi 10 kelompok, mengunjungi tokoh agama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo di UAD Kampus Wates, Pondok Pesantren (Ponpes) Al Maunah di Bojong Panjatan, Ponpes Al Hidayah di Karangwuluh Temon, Ponpes Al Manar di Pengasih, Ponpes Nurul Quran di Sambeng Hargorejo Kokap dan Ponpes Budi Mulia di Kaliagung Sentolo.

Selain itu, anjangsana juga dilakukan kepada Ketua MUI Nanggulan di Krinjing Lor Jatisarono, ke Gedung Sekolah Minggu Budha Vijarama Jatimulyo, Ponpes Al Falah di Ngargosari Samigaluh, Ponpes Nurul Huda di Banjarharjo Kalibawang, Ponpes Darul Ulum Muh di Galur, serta Ponpes Al Ittihad di Maesan Wahyuharjo Lendah.

Baca Juga: Dilaporkan ke KPK Oleh Dosen UNJ, Gibran : Dibuktikan Dulu

Dalam anjangsana kepada tokoh PDM Kulon Progo di UAD Kampus Wates, jajaran PDM menyampaikan sejumlah persoalan dan berharap ada solusi dari anggota dewan.

Di antaranya terkait tanggungan hutang sebagai dampak dari pembangunan gedung PDM Kulon Progo, kondisi jalan menuju gedung PDM Kulon Progo yang rusak, kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di depan gedung PDM Kulon Progo hingga banyaknya guru sekolah swasta Muhammadiyah yang memilih PPPK di sekolah negeri karena alasan gaji.

Ketua PDM Kulon Progo Bidang Kader dan Majelis Pustaka dan Informasi, Alip Mulyono menyampaikan, total ada tujuh kepala sekolah dan 61 guru Muhammadiyah se-Kulon Progo yang menjadi PPPK.

Baca Juga: Korban Kecelakaan Maut Tol Semarang - Solo Km 482 Bertambah Jadi Tiga Orang

Terbaru, pemerintah pusat juga akan mengangkat guru senior sebagai PPPK di sekolah negeri dengan pertimbangan perolehan sertifikasi dan usia lanjut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena Muhammadiyah akan kehilangan banyak guru senior selaku penggerak sekolah.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pers Harus Mengkritik dengan Santun

Rabu, 27 April 2022 | 19:20 WIB
X