JOGJA, harianmerapi.com - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mendorong agar memprioritaskan tambahan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster vaksin bagi tenaga pendidik dan para guru.
Pasalnya belakangan diketahui terjadi penularan Covid-19 saat ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di beberapa sekolah.
"Saya minta agar tenaga pendidik atau kependidikan diberikan vaksin booster segera karena beberapa pengalaman uji coba pembelajaran tatap muka terjadi cluster, meskipun terkendali," ujarnya, Selasa (7/12/2021).
Baca Juga: Jika Anak Susah Disuruh Makan Sayur, Kiat ini Bisa Dicoba Para Orang Tua
Huda mendorong prioritas booster vaksin Covid-19 pada para guru dan pendidik di semua jenjang sehingga kegiatan PTM berjalan lancar dan kondusif.
"Guru dan tenaga kependidikan semua jenjang sangat prioritas diberikan booster vaksin disamping tenaga kesehatan dan relawan tentunya," imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setianingastutie mengatakan aturan vaksin booster oleh Kementerian Kesehatan saat ini masih diperuntukkan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan karyawan kesehatan lainnya.
Baca Juga: Rumini Peluk Ibunya Saat Diterjang Erupsi Gunung Semeru, Relawan: Penduduk Langit Kini Memelukmu
Oleh sebab itu, Pembajun menyebut vaksin booster bagi guru dan tenaga pendidik masih menunggu aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Vaksin booster masih tetap untuk SDMK dan penunjang. Itu aturannya masih seperti itu," ujarnya.
Sementara itu, Pembajun menyebut capaian vaksinasi Covid-19 di DIY sangat baik yakni di atas 85 persen. Diharapkan capaian vaksinasi di Jogja dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat.
Baca Juga: Pentas Ketoprak Meriahkan Hari Jadi ke-75 Sidoluhur, Berikut Ini Rangkaian Acara Selengkapnya
"Kalau kita berdasarkan teori yang ada, kalau imunisasi sudah 85 persen harusnya terjadi herd imunity. Cuma herd imunity itu pada wilayah tertentu atau satu wilayah," ujarnya.
Meski capaian vaksinasi sudah bagus dan dimungkinkan herd immunity bisa tercapai, mobilitas warga tetap harus dievaluasi mengingat banyaknya orang keluar masuk Jogja. *
