CILACAP, haraianmerapi.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menilai wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, paling rawan terhadap gempa bumi berpotensi tsunami jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Cilacap ini ibaratnya suatu wilayah yang kotanya langsung berada di pantai, beda ya, misalnya Purworejo kotanya kan jauh dari pantai, Kebumen jauh dari pantai. Yang langsung di pantai dan aset nasional ada di Cilacap, ada Pertamina, ada PLTU, dan sebagainya, itu infrastruktur yang vital," katanya di Cilacap, Senin (4/10/2021).
Dwikorita mengatakan hal itu kepada wartawan di sela kegiatan penyusuran jalur evakuasi dalam rangkaian peluncuran sistem peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert).
Baca Juga: Ketua Relawan Bala Anies: Andai Giring Masih Penyanyi, Dia Juga Akan Diuntungkan Formula E
Jika terjadi sesuatu hal terhadap objek vital yang ada di Cilacap tersebut, kata dia, nasional akan lumpuh sehingga hal itu harus diamankan.
Oleh karena itu, kata dia, kegiatan penyusuran jalur evakuasi bencana tsunami tersebut juga melibatkan berbagai pihak seperti Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Indonesia Group), PLTU, dan sebagainya.
"Jadi, kita kerja bareng. Peringatan dini atau mitigasi bencana itu akan sia-sia kalau kita kerja sendiri-sendiri," katanya.
Baca Juga: Kasus Pencemaran Parasetamol. Peneliti : Saya Belum Lihat Efeknya pada Manusia
Terkait dengan keberadaan jalur pipa dalam tanah milik Pertamina yang menjadi bagian jalur evakuasi bencana tsunami, dia mengatakan demi keamanan, pihaknya menyarankan jalur tersebut lebih baik tidak dijadikan sebagai jalur evakuasi jika ada pilihan lain.
Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari ancaman gempa megathrust berkekuatan lebih dari 8 Skala Richter yang berpotensi terjadi di selatan Jawa.
"Jadi daripada gambling, nyawa jangan untuk gambling, tutup saja. Kan masih banyak jalur yang lain," katanya menegaskan.
Baca Juga: Kementerian Sosial Menilai, Komitmen Pemda Belum Optimal dalam Melakukan Verifikasi-Validasi DTKS
Terkait dengan keberadaan sirine peringatan dini bencana tsunami (early warning system/EWS), Dwikorita mengaku pernah mendapatkan data jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasang ratusan sirine di berbagai wilayah Indonesia yang selanjutnya dihibahkan ke pemerintah daerah.
"Itu kami data, EWS yang sudah tidak berfungsi, itu puluhan, mungkin hampir 100 atau bahkan lebih, kenapa? Life time-nya sudah habis, dipasang sudah 10 tahun yang lalu dan biaya pemeliharaannya mahal, apalagi di Cilacap ini kan (kena) korosi," katanya menjelaskan.
Dengan demikian, kata dia, solusinya adalah menggunakan alternatif lain berupa sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita berbasis Android.
