• Jumat, 21 Januari 2022

Tak Boleh Lagi Ada Pungli dan Perizinan Berbelit, Ini Kata Moeldoko

- Senin, 27 September 2021 | 13:17 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.  (ANTARA/HO-KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/HO-KSP)

JAKARTA, harianmerapi.com - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan menjaga akuntabilitas.


Moeldoko menyatakan tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-belit, serta laporan aduan masyarakat yang tidak ditanggapi dalam birokrasi Pemerintah Indonesia.

Pernyataan Moeldoko ini sekaligus menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.

Baca Juga: Rakernas BEM SI Agendakan Penolakan Segala Bentuk Korupsi, Perkuat Keberpihakan pada Rakyat

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah," tutur Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60,1 menjadi 65,3 dalam skala 100. Kenaikan skor tersebut memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73, sekaligus capaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996.

Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia, merupakan alat ukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya yakni kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Baca Juga: Penjabat Kepala Daerah Tak Boleh Sembarangan, Harus Paham Proses Demokrasi

Menurut Moeldoko, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X