• Minggu, 17 Oktober 2021

Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak. Politisi dan Akademisi ILUNI UI Menolak Wacana Tersebut

- Sabtu, 11 September 2021 | 23:07 WIB
Sejumlah politisi dan akademisi yang merupakan anggota Ikatan Alumni UI menyampaikan pandangannya soal wacana amendemen UUD 1945 pada Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61 yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (11/9/2021). ( ANTARA/HO-Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61)
Sejumlah politisi dan akademisi yang merupakan anggota Ikatan Alumni UI menyampaikan pandangannya soal wacana amendemen UUD 1945 pada Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61 yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (11/9/2021). ( ANTARA/HO-Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61)

JAKARTA, harianmerapi.com - Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu mengemuka pada Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61 yang diikuti di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).

Beberapa pembicara berpendapat amendemen UUD 1945 belum mendesak dan itu membutuhkan evaluasi serta kajian yang lengkap atas hasil perubahan sebelumnya.

Anggota DPR RI Benny K Harman, yang merupakan anggota ILUNI UI, pada sesi diskusi tegas menolak wacana amendemen UUD 1945. Ia berpendapat amendemen belum dibutuhkan karena tidak ada masalah yang mendesak dan sistemik.

Baca Juga: Ratusan Rumah di Kota Sorong terendam Banjir. Paling Parah Adalah Bantaran Sungai Remu

"Amendemen adalah sebuah sikap hasil evaluasi. Jadi, tidak bisa dilakukan begitu saja. Apakah ada masalah? Apakah check and balances tidak jalan? Ini semua harus dibuktikan secara komprehensif," tutur Benny, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI.

Pendapat yang tidak jauh berbeda turut disampaikan oleh Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina. Ia menyampaikan wacana mengamendemen UUD 1945 didorong oleh keinginan membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, PPHN tidak lagi kompatibel dengan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia saat ini.

"Tidak ada urgensinya PPHN masuk dalam amendemen kelima. Policy Center ILUNI UI mengingatkan masyarakat sipil terus mengawasi proses politik yang berjalan," ujar Jibriel.

Baca Juga: Polri Pastikan Penebalan Personel TNI-Polri di Wilayah Kabupaten Maybrat Bukan Operasi Militer

Kemudian pada forum yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mendukung pendapat Jibriel. Ia menegaskan upaya membentuk PPHN lewat amendemen tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan.

"MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR tidak memilih presiden dan wakil presiden sehingga tidak dapat memberi mandat seperti GBHN dan tidak dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden karena melanggar GBHN," kata Bivitri menjelaskan.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Korupsi Bupati Muba. KPK Tahan Empat Tersangka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:03 WIB
X