YOGYA,harianmerapi.com- Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan sebanyak 24 SMA/SMK sederajat siap menggelar ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akhir bulan September atau paling lambat awal bulan Oktober 2021. Sebanyak 10 sekolah di antaranya sebelumnya telah menggelar ujicoba PTM.
“Iya itu sudah tambah (yang siap), menjadi 24 sekolah. Waktu itu 10 tambah beberapa sekolah kemudian yang menyatakan siap dan kita cek kesiapannya sekitar 24. Paling enggak akhir bulan ini atau awal Oktober sudah mulai tapi kami tetap mengikuti perkembangan (penularan Covid-19),” ujarnya, Rabu (8/9/2021) melalui sambungan telepon.
Didik menyebut sebenarnya hampir semua sekolah sudah siap menggelar PTM dari sisi kesiapan sarana, prasarana dan keberadaan satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 yang telah terbentuk beberapa bulan lalu.
Baca Juga: Prokes Syarat Penting, Sekolah yang Belum Siap Diminta Tunda PTM
Meski begitu, Didik menyebut pihaknya sedang mempelajari Instruksi Gubernur (Ingub) tentang pelaksanaan ujicoba yang mempersyaratkan pembatasan maksimal kapasitas 50 persen siswa dalam satu pembelajaran dan capaian vaksinasi Covid-19.
“Kita petakan itu yang pertama apakah masing-masing sekolah itu sekolahnya sudah melakukan vaksinasi gitu ya," imbuhnya.
Adapun cakupan vaksinasi siswa SMA/SMK/ sederajat per 6 September 2021, Didik menyebut sudah mencapai 52 persen dari total siswa sekitar 144 ribu.
Baca Juga: Barahmus DIY: PTM Dilaksanakan, Program Wajib Kunjung Museum bagi Pelajar Perlu Digencarkan
Sedangkan capaian vaksinasi tingkat SMP/ sederajat, Didik menyebut lebih tinggi. Meksi begitu, kebijakan ujicoba PTM diserahkan langsung ke Kabupaten/kota.
"Kalau SMP kami akan koordinasi dengan kabupaten/ kota, tapi pada prinsipnya SMP itu untuk vaksinasinya sudah lebih tinggi malahan. Ya kalau dari mungkin yang sekarang rata-rata SMP sudah di atas 60 persen vaksinasinya," jelasnya.
Adapun pada tingkat SD/ sederajat harus melalui pertimbangan Ikatan Dokter Anak Indonesia apalagi belum ada vaksinasi bagi anak usia di bawah 12 tahun.
"Kalau yang SD tentunya minta pertimbangan dari berbagai pihak ya seperti masukan dari IDAI, sebenernya kewenangan kabupaten/kota ya. Kemudian juga kalau nunggu vaksin kan yang untuk anak SD belum ada," jelasnya.*
