BATANG, harianmerapi.com - Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga di desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menyelenggarakan lomba inovasi perencanaan peningkatan ekonomi desa berbasis pemberdayaan perempuan.
Disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bepelitbang) Kabupaten Batang Ari Yudianto di Batang, Senin (30/8/21), bahwa lomba inovasi tersebut diikuti sebanyak 103 desa di 15 Kecamatan.
"Lomba inovasi perencanaan peningkatan ekonomi desa berbasis pemberdayaan perempuan tersebut sudah memasuki tahap penilaian tingkat kecamatan yang akan diselenggarakan September 2021," katanya.
Baca Juga: Stok Vaksin Covid-19 di Salatiga Menipis
Dijelaskannya, tim juri dari kecamatan akan menilai kelayakan inovasi dari para peserta lomba dan akan meninjau langsung ke lokasi untuk kesesuaian fakta proposal tersebut.
Setelah dinilai oleh tim juri kecamatan, kata Ari Yudianto, peserta yang masuk nominasi desa terbaik selanjutkan akan dinilai tim juri kabupaten untuk penentuan pemenang lomba.
"Pengumuman pemenang dilaksanakan pada 15 Desember 2021. Adapu pemenang lomba inovasi desa dan kelurahan akan diambil maksimal tiga pemenang pada masing-masing kecamatan," katanya.
Baca Juga: Budidaya Domba Tak Perlu Digembala, Dipasarkan Secara Offline dan Online
Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Bagus Pambudi mengatakan lomba ini sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya kelompok perempuan.
"Lomba ini diharapkan dapat membentuk aktor-aktor inovasi dan pemberdayaan pada kelompok perempuan di seluruh desa dan kelurahan yang ada di daerah setempat," katanya.
Bagus menyebutkan juri lomba ini berasal dari berbagai praktisi yang berpengalaman pada bidang yang jadi penilaiannya.
Baca Juga: Jajak Pendapat PTM di Temanggung, Ini Hasilnya
Pemenang dengan predikat emas dengan skor 91-100 akan mendapat dana stimulan sebesar Rp300 juta, predikat perak skor 81-90 mendapat Rp200 juta, dan predikat perunggu skor 70-80 mendapat Rp100 juta.
"Juri menilai secara profesional dan dipastikan netral dan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah daerah," kata Bagus. *