6. Berdasarkan UU tentang Pemilihan serentak, apabila pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS maka bisa dilakukan pada tingkatan?
A.KPPS
B.PPS
C.PPK
D.KPU Kab/Kota
E.KPU Provinsi
Jawaban B
7.Penyerahan BA dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya dari PPS ke PPK diawasi oleh?
A.PPKD
B.Panwaslu Desa
C.Anggota PPK
D.Panwaslu Kecamatan
E.Bawaslu Kabupaten
Jawaban D
8.Dalam hal proses perhitungan di PPK tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka?
A.PPK harus wajib menyerahkan BA dan sertifikat hasil
B.Saksi calon yang hadir mengajukan keberatan
C.PPL membantu dalam proses perhitungan PPK
D.Saksi harus menunjukkan surat mandat
E.Jawaban a, b dan c benar
Jawaban B
9. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemeungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu?
A.1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
B.2 hari setelah pemungutan suara
C.3 hari setelah pemungutan suara
D.4 hari setelah pemungutan suara
E.5 hari setelah pemungutan suara
Jawaban A
10. Siapa yang bertugas dalam mengawasi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilukada?
A.TNI dan Polri
B.Bawaslu, TNI dan Polri
C.Bawaslu, KPU dan Polri
D.Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
E.Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan BPK RI
Jawaban E
11. Surat Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila?
A.Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
B.Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS
C.Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 anggota KPPS
D.Pemberian tanda coblos sebanyak dua kali pada nomor urut pasangan calon
E.Pemberian tanda ceklis sebanyak satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon
Jawaban A
12. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)
Jawaban A
13. Berikut ini adalah proses verifikasi dukungan calon dan penelitian kelengkapan syarat calon perseorangan yakni?
A.Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai
B.Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua pauluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai
C.Verifikasi dokumen persyaratan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon diserahkan ke PPS
D.Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kotaerifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota
E.Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota
Jawaban A
14. Dalam kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, dilarang?
A.Melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah dan mengadu domba
B.Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok masyarakat
C.Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
D.Menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah serta tempat pendidikan
E.Semuanya Benar
Jawaban E
15.Setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah?
A.Mengumumkan daftar pemilih tetap
B.Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
C.Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
D.Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih
E.Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara
Jawaban C
16. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….. sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum
A.14 hari
B.15 hari
C.16 hari
D.20 hari
E.21 hari
Jawaban A
17. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh ….. sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye Pemilu?*
A. Anggota KPU Kabupaten/Kota
B. Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
C. Pelaksana dan petugas kampanye
D. Peserta kampanye
E. Semua jawaban benar
Jawaban E
18. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon baru paling lama ....... sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik?*
A. 7 hari
B. 14 hari
C. 21 hari
D. 28 hari
E. 30 hari
Jawaban B
19.Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari*
A.Pihak asing
B.Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
C.Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
D.Pemerintah Desa dan BUMDES
E.Semua jawaban benar
Jawaban E
20.Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada?
A.KPU
B.KPU Provinsi
C.KPU melalui KPU Provinsi
D.KPU Kabupaten/Kota
E.Semua jawaban benar