Di lereng Gunung Merapi mulai Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali Jateng, Halimah bersama WALHI DIY juga memberi pendampingan kepada warga dalam menuntut haknya terkait penetapan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional yang dianggap tanpa melibatkan warga, dan juga merampas ruang hidup dan kelola masyarakat pada saat itu, serta masih banyak lagi kasus yang ditanganinya.
Keahliannya di bidang hukum benar-benar ia praktikkan dalam dunia nyata. Sebagai bentuk komitmen pembelaan terhadap ‘wong cilik’, dalam penanganan kasus-kasus tertentu Halimah acap tidak menerima bayaran alias probono, bahkan sering sekali dengan mengeluarkan biaya sendiri.
Memasuki tahun politik, Halimah makin sibuk memberi advokasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Ia tetap bergerak memaksimalkan potensinya di bidang hukum dan politik untuk melakukan edukasi kepada kaum perempuan. Sebab, dalam kenyataannya, masih banyak perempuan yang belum sadar akan hak-hak politiknya, termasuk perannya dalam Pemilu 2019 mendatang.
“Implementasi kesetaraan gender tak hanya sebatas peran perempuan dalam kehidupan sosial, tapi juga kehidupan politik dan hukum. Mereka harus mengambil peran penting, dan bukan hanya menjadi penonton dalam kontestasi pemilu 2019,” katanya.
Tak heran bila ia juga sering diundang ke mana-mana untuk memberi pelatihan seputar hak politik perempuan dalam Pemilu 2019. Bahkan, ia harus menolak secara halus ketika ada kader parpol yang mendekatinya untuk bergabung. Halimah tetap kukuh dalam pendirian dan tak tergoda untuk masuk politik praktis dengan menjadi kader parpol. Ia konsisten ingin tetap berdiri di tengah dan bersikap netral, namun tetap mendorong kaum perempuan untuk menggunakan hak politiknya.
Dalam beberapa kesempatan, Halimah mengingatkan kaum perempuan untuk tidak canggung mengambil peran strategis, baik di kancah politik, hukum maupun sosial. Apalagi, era saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan era yang lalu. Perempuan lebih diberi kebebasan untuk memilih profesi apapun dan berkarir di bidang apa saja. Karena itu, saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi strategis, baik di birokrasi pemerintahan, swasta, serta lembaga politik.
Hanya saja, jika dipersentase, jumlah mereka masih sangat sedikit dan tak sebanding dengan jumlah perempuan di Indonesia. Atas dasar itulah Halimah terpanggil untuk berkiprah secara total di dunia hukum sebagai lawyer sekaligus aktivis sosial. Nama Halimah Ginting pun makin dikenal di dunia hukum. Namun ini tak membuat Halimah jumawa, ia tetap rendah hati dan egaliter. (Hudono)
Halimah Ginting SH
Pekerjaan:
- Lawyer di Pusat Advokasi HAM 1998-1999
- Lawyer di Artidjo Alkostar SH dan Associeted 1998-1999
- Lawyer di Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum Yogyakarta 1998-2005
- Direktur Lembaga Advokasi Bantuan Hukum dan HAM Yogya 2010-sekarang.
- Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia/KPI Wilayah DIY 2013 – 2018 dan
periode kedua 2018 - 2022