nusantara

Tolak kenaikan BBM, mahasiswa Mamuju duduki SPBU, minta kebijakan dievaluasi

Minggu, 4 September 2022 | 08:15 WIB
Ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan BBM karena dinilai akan membebani ekonomi masyarakat di Mamuju, Sabtu (03/9/2022). (ANTARA Foto/ M Faisal Hanapi)



HARIAN MERAPI - Langkah pemerintah menaikkan harga BBM mendapat protes dari masyarakat, termasuk mahasiswa di berbagai daerah.

Seperti terjadi di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa dan menduduki SPBU menolak BBM karena dinilai membebani ekonomi masyarakat.

Mereka tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kabupaten Mamuju, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, melakukan aksi unjuk rasa di jalan simpang lima Kali kota Mamuju, Sabtu.

Baca Juga: Berusia di atas 18 tahun tapi belum vaksin booster Covid-19, Tak bisa lakukan perjalanan dalam negeri

Para mahasiswa tersebut kemudian bergerak menuju Jalan Ir Haji Juanda dan menduduki sebuah SPBU di wilayah tersebut sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM, kemudian membentangkan spanduk bertuliskan Evaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi".

"Kenaikan BBM melukai hati masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum pulih akibat dampak pandemi COVID-19, justru kenaikan BBM terjadi dan akan membawa dampak besar atas kenaikan bahan pokok," kata Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin.

 

Ia mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat dan upaya menjaga stabilitas ekonomi bangsa akan terganggu dengan naiknya BBM, dan akan membuat ekonomi masyarakat terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga: Derby Jateng di BRI Liga 1 antara Persis Solo dengan PSIS Semarang berakhir imbang tanpa gol

"Hajat hidup orang banyak akan memburuk dan akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia, dengan kenaikan BBM ini," katanya.

Menurut dia, perputaran roda ekonomi masyarakat juga terganggu dan terbebani dengan kenaikan BBM, seharusnya pemerintah memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi bukan justru menaikkan harganya serta memberantas mafia BBM.

Sementara itu juru bicara FPPI Mamuju, Irfan Nur Herianto mengatakan pemerintah harus menunda kenaikan BBM, karena rakyat tidak siap dengan segala konsekuensi ekonomi yang dihadapi.

Baca Juga: Sumatera Squall, awan badai penyebab hujan di musim kemarau, bisa berpotensi merusak

"Pemerintah diminta menunda kenaikan BBM dan semestinya pemerintah era Presiden Jokowi harus fokus membangun ekonomi bangsa di segala sektor untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Usai melakukan aksinya mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.*

Halaman:

Tags

Terkini