nasional

Pemerintah Akan Tingkatkan Kesigapan Daerah Dalam Upaya Menuju Endemi

Selasa, 28 September 2021 | 20:08 WIB
Tangkapan layar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memaparkan materinya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (28/9/2021). ((ANTARA/ Zubi Mahrofi))

 

JAKARTA, harianmerapi.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa dalam upaya menuju endemi, pemerintah akan terus meningkatkan resiliensi dan kesigapan daerah dalam merespons kondisi Covid-19.

"Dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dari pemerintah serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya, bukan tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari pandemi dan mencapai tatanan masyarakat produktif yang aman dari Covid-19," ujarnya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Ia mengatakan, beberapa negara saat ini mulai mempersiapkan diri menuju endemi Covid-19. Di Indonesia, endemi Covid-19 juga sudah mulai digaungkan.

Baca Juga: Pembukaan Aktivitas Berskala Besar Tidak Akan Bertahan Lama, Jika Tanpa Prokes Ketat

"Penting untuk saya tekankan bahwa pembukaan aktivitas sosial ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama, yaitu kepatuhan protokol kesehatan tidak terus dilaksanakan dengan disiplin," tuturnya.

Wiku menambahkan, pemerintah terus meningkatkan upaya pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, terminal, bandara dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Skrining, dari mulai cek suhu, kewajiban menggunakan masker serta pemantauan kapasitas melalui aplikasi telah dilakukan," katanya.

Baca Juga: Kereta Api Bisa Melintas di Wilayah Cirebon dengan Kecepatan 120 Kilometer Per Jam

Di setiap tempat umum, lanjut dia, juga diimbau untuk memiliki satgas poskonya masing-masing untuk mengawasi protokol kesehatan.

Maka itu, menurut dia, upaya memiliki satgas posko harus dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih besar hingga lapisan terkecil.

"Sayangnya, satgas posko sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT RW belum secara maksimal dimanfaatkan," katanya.

Baca Juga: Mengenal Kanker Hati. Penyakit yang Disebut Sebagai Pembunuh Dalam Senyap

Wiku mengemukakan, sampai tanggal 26 September 2021, baru sebesar 31,1 persen satgas posko terbentuk di seluruh Indonesia.

"Bahkan terdapat 11 provinsi dengan satgas posko yang terbentuk masih di bawah 10 persen," katanya.

Halaman:

Tags

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB