Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN harus disikapi dengan bijak. Dari sisi pendataan, pemkab harus memastikan terkait dengan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Karyawati Korban Pelecehan Seksual Bos di Bekasi Jalani 35 Pertanyaan
"Kami telah melakukan antisipasi karena kebijakan ini akan berpengaruh terhadap jaminan kesehatan bagi warga Gunungkidul," katanya.*