HARIAN MERAPI - Joki pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2024 beroperasi di Kabupaten Magelang.
Bawaslu menemukan praktik joki coklit Pemilu 2024 dalam pengawasan.
Praktik joki pada coklit Pemilu 2024 ini melanggar aturan atau tidak diperbolehkan sebab sudah ada petugasnya.
Baca Juga: Kasus temuan jasad bayi dikubur di pekarangan, ternyata pelakunya mahasiswi Solo
Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Panwascam setempat telah melayangkan surat pada PPK untuk dapat menertibkan proses coklit untuk Pemilu 2024.
Kordiv Pencegahan Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah mengungkapkan coklit harus dilakukan oleh petugas yang berhak.
Yakni Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) yang sudah dilantik dan mendapatkan SK resmi untuk menjalankan tugasnya.
“Kami menemukan ada coklit yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, atau perjokian,” kata Aini, Kamis (2/3/2023).
Baca Juga: UCY tingkatkan implementasi program penjaminan mutu untuk dukung akreditasi UPPS
Aini menegaskan proses coklit merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.
Warga negara yang memenuhi ketentuan harus masuk daftar pemilih sedangkan warga yang tidak berhak tidak boleh dimasukkan daftar pemilih.
Untuk itu, peran pantarlih sangat besar dalam memastikan kualitas dan validitas data pemilih karena data ini akan menjadi bahan penyusunan DPS.
Menurut Aini atas temuan ini, pengawas pemilu sudah memberikan saran perbaikan ke jajaran KPU secara berjenjang.
Saran perbaikan tersebut berupa coklit ulang di TPS tempat joki melakukan pencocokan data pemilih dari rumah ke rumah.