Disebutkan Panwasdes dan Panwaslucam Dukun juga menemukan pantarlih sudah menempel stiker bukti coklit meski belum melakukan coklit.
Kasus tersebut terjadi di TPS 06 Desa Sengi, TPS 03 Desa Sewukan, dan TPS 05 Desa Sumber.
“Kami juga menemukan anggota Polri aktif dimasukkan form bukti coklit sebagai pemilih di TPS 06 Desa Sumber. Padahal TNI/Polri kan tidak punya hak pilih dalam pemilu,” kata Aryanto.
Kasus berbeda terjadi di Kecamatan Mungkid di mana coklit dilakukan di balik meja. Temuan ini berawal laporan Panwasdes bahwa ada pantarlih yang tidak mencocokan KK/KTP saat melakukan coklit. Warga hanya diminta tanda tangan di salah form yang dibawa pantarlih.
Kordiv Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Panwaslucam Mungkid Nur Setyo Iswandani menambahkan pihaknya kemudian mengumpulkan informasi untuk memperkuat temuan tersebut.
”Masyarakat saat dikonfirmasi Panwasdes dan Panwaslucam membenarkan hanya diminta tanda tangan form saja. Kami sudah berkoordinasi dengan PPK Mungkid atas temuan ini,” kata Nur Setyo.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga panwasdes bekerja keras melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran daftar pemilu.
Dia menilai DPT yang berkualitas menjadi langkah awal untuk mensukseskan Pemilu 2024.
Dia mengatakan peran pantarlih sangat besar dalam memastikan pemutakhiran daftar pemilih memenuhi aspek komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntable, perlindungan data diri dan, aksesibel. (*)
