AS makin arogan, jatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC yang perintahkan penangkapan Netanyahu

HARIAN MERAPI - Ada fenomena aneh dalam konteks internasional, gara-gara memerintahkan penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu, empat pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), malah dijatuhi sanksi oleh AS.

Amerika Serikat (AS) pada Rabu menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk seorang hakim yang mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant.

Departemen Keuangan (Depkeu) AS memasukkan nama Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan, Mame Mandiaye Niang, dan Kimberly Prost ke dalam Specially Designated Nationals (SDN) — daftar orang-orang yang dijatuhi sanksi ekonomi dan perdagangan.

Baca Juga: Ramalan zodiak cinta dan karir Libra besok Jumat 22 Agustus 2025, sangat penting bagi Anda untuk tidak membiarkan sikap keras kepala menumpuk

Menurut Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, Guillou dikenai sanksi karena mengesahkan surat penangkapan Netanyahu dan Gallant, sementara Prost dijatuhi hukuman karena menyetujui penyelidikan terhadap personel AS di Afghanistan.

Guillou, ahli hukum asal Prancis, bertugas di Divisi Pra-Peradilan I ICC ketika mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant pada November 2024. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Dua wakil jaksa penuntut, Khan dan Niang, dijatuhi sanksi karena "terus mendukung tindakan ICC yang tidak sah terhadap Israel," termasuk menegakkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

Deplu AS mengatakan sanksi dijatuhkan berdasarkan Perintah Eksekutif 14203, yang menargetkan "upaya bermusuhan ICC" terhadap AS dan Israel.

Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Buka Pengajuan Penerima JPD Perguruan Tinggi Tahun 2025, Catat Syaratnya

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menuduh empat pejabat itu berupaya "menyelidiki, menangkap, menahan, atau menuntut warga AS atau Israel tanpa persetujuan kedua negara."

"AS jelas dan konsisten menolak politisasi ICC, penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian kedaulatan nasional, serta tindakan yudisial secara tidak sah," kata dia.

Rubio juga menyebut pengadilan internasional itu sebagai ancaman keamanan nasional AS dan Israel.

Semua aset dan kepentingan empat pejabat ICC itu di AS kini diblokir, termasuk entitas yang 50 persen sahamnya dimiliki pihak yang dikenai sanksi.

Depkeu AS juga menerbitkan Lisensi Umum yang mengizinkan penyelesaian transaksi hingga 19 September, tetapi pembayaran harus masuk ke rekening tertahan di AS.

Baca Juga: DIY Segera Miliki Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang