HARIAN MERAPI - Polres Sukoharjo gelar rapat koordinasi (rakor) melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo dalam upaya mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Kegiatan digelar di Ruang Aula Polres Sukoharjo, Rabu (30/7/2025).
Rapat ini membahas sinkronisasi data luas tanam padi dan jagung, sekaligus menyusun langkah strategis bersama dalam pengawasan distribusi sarana pertanian serta pemantauan realisasi program ketahanan pangan di wilayah Sukoharjo.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.I.K, dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno, SP., M.Si, Kepala BPS Sukoharjo Nurul Choiriyati, S.ST, M.M, Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Hadi Pramono, SP, Kabag SDM Polres Sukoharjo Kompol Tiswanti, S.H, M.H, serta para Kapolsek jajaran Polres Sukoharjo.
Baca Juga: Gegara Seks Menyimpang, Polresta Pati Ungkap Motif Pembunuhan di Kayen
Dalam sambutannya, Kapolres Sukoharjo menyampaikan komitmen penuh institusinya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya dalam pencapaian swasembada pangan.
"Kami siap melakukan pendampingan di lapangan melalui peran para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas yang memiliki akses langsung ke masyarakat dan wilayah pertanian," tegas AKBP Anggaito.
Dia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara BPS, Dinas Pertanian, dan aparat kewilayahan agar pelaksanaan program tanam padi dan jagung berjalan tepat sasaran.
Ia mengapresiasi peran aktif jajaran, termasuk Polsek Baki yang melakukan pembelian bibit secara mandiri sebagai solusi atas bibit bantuan yang kadaluarsa.
Baca Juga: Kasus beras oplosan, empat produsen yang diduga oplos beras naik ke tahap penyidikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bagas Windaryatno menekankan perlunya koordinasi bersama lintas sektor dalam pendampingan lapangan. Ia mengungkapkan bahwa Sukoharjo menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 2.220 hektar dan menyebut Kecamatan Bendosari serta Polokarto sebagai wilayah prioritas intervensi akibat kendala distribusi benih sebelumnya.
“Pendampingan dari aparat Polsek sangat kami butuhkan, khususnya dalam pengawalan distribusi benih, pupuk, dan proses tanam hingga panen,” ujar Bagas.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan makanan bergizi senilai Rp30 juta telah disalurkan kepada para Kapolsek sebagai bagian dari dukungan sosial terhadap program ketahanan pangan.
Baca Juga: Demi Tingkatkan Daya Saing UMKM Tembus Pasar Global, BRI Kembali Gelar Pelatihan Ekspor
Sementara itu, Kepala BPS Sukoharjo Nurul Choiriyati, S.ST, M.M menyampaikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data luas tanam dan hasil panen yang masuk ke Bulog.