solo

Pasca libur Lebaran, Pemkab Sukoharjo pastikan pelayanan masyarakat sudah berjalan

Rabu, 9 April 2025 | 13:45 WIB
Warga mendapat pelayanan pembayaran PBB di kantor Kecamatan Kartasura. (Foto: Wahyu Imam Ibadi)

Budi menjelaskan, Dispendukcapil Sukoharjo pada momen pasca libur Lebaran terus meningkatkan angka capaian integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berupa KTP dari manual cetak menjadi digital elektronik. Sebab capaian angka sekarang di Sukoharjo masih rendah dan belum sesuai target pemerintah pusat.

Pemerintah sekitar tahun 2023 sudah mulai melakukan integrasi IKD berupa KTP dari manual cetak menjadi digital elektronik. Pusat menarget semua daerah 30 persen penduduknya yang sudah memiliki KTP beralih ke digital.

Dua tahun berjalan 2023 dan 2024 Kabupaten Sukoharjo baru merealisasikan capaian 5 persen. Angka tersebut didapat dari integrasi KTP manual cetak ke digital dengan sasaran pegawai pemerintah mulai dari ASN, PPPK, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI, Polri, anggota DPRD Sukoharjo, DPRD provinsi, dan DPR RI. Sasaran tambahan lagi yakni pelajar khususnya siswa sekolah yang sudah berusia 17 tahun.

Capaian angka 5 persen juga didapat dari sebagian kecil masyarakat umum. Tapi secara keseluruhan angka partisipasi masyarakat umum beralih dari KTP manual cetak ke digital masih rendah.

Baca Juga: Panitia Syawalan di lokasi kuliner biasa memilih menu masakan paket prasmanan, ini contoh masakan dalam satu paket

"Target 30 persen dan saat ini baru tercapai 5 persen. Kurang 25 persen akan kami kejar di tahun 2025 ini. Sasaran KTP digital tinggal masyarakat umum saja," lanjutnya.

Budi menjelaskan, dalam rapat koordinasi pusat diketahui secara nasional rata-rata banyak daerah belum mampu memenuhi target pemerintah sebesar 30 persen. Capaian yang didapat rata-rata masih dibawah 20 persen.

"Kendala banyak karena banyak masyarakat umum belum memiliki android dan penguasaan teknologi sebagai bentuk peralihan KTP manual cetak ke digital," lanjutnya.

Kendala lainnya karena pemerintah pusat belum melakukan integrasi sistem layanan umum masyarakat dari manual ke digital. Hal ini menjadi celah bagi masyarakat tetap bisa mengakses layanan umum menggunakan KTP manual cetak.

"Pemerintah berencana melakukan integrasi semua layanan umum masyarakat ke digital. Apabila direalisasikan maka masyarakat mau tidak mau juga harus beralih ke KTP digital. Tapi sekarang KTP manual cetak masih dilayani," lanjutnya.

Baca Juga: Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Ini Tembus Pasar Internasional Berkat BRI

Upaya dilakukan Dispendukcapil Sukoharjo untuk merealisasikan capaian 30 persen KTP digital di tahun 2025 dengan memperbanyak pelayanan turun ke masyarakat. Petugas diterjunkan ke wilayah mendatangi tempat tertentu seperti sekolah, kantor pelayanan, balai desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan, pasar dan lainnya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang akan beralih ke KTP digital.

Budi Susetyo, mengatakan, berdasarkan data Dispendukcapil Sukoharjo diketahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sekitar 680.000 orang. Pemerintah pusat menetapkan target awal 25 persen atau 170.000 orang sampai akhir 2024 aktivasi KTP digital bisa tercapai. Target tersebut kemudian sekarang dinaikan menjadi 30 persen. Namun capaian baru terealisasi 32.000-35.000 orang atau 4-5 persen.

Angka capaian tersebut diakui Dispendukcapil Sukoharjo masih sangat kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah. Namun capaian 4-5 persen di Kabupaten Sukoharjo masih lebih baik dibanding beberapa daerah lain se Indonesia. Sebab masih ada beberapa daerah yang angka capaiannya dibawah 4 persen. (*)

Halaman:

Tags

Terkini