HARIAN MERAPI - Ide kontoversial Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza mendapat banyak tentangan.
Atas usul tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (5/2) menolak keras.
Usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina di sana ke tempat lain sebagai bentuk pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Road to ICIHES 2025, MES dan BPD DIY Syariah Jalin Silaturahmi
"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami, kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.
"Usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," kata dia, menambahkan.
Dalam jumpa pers bersama pemimpin Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa malam, Trump mengatakan bahwa AS akan "mengambil alih" Gaza setelah memindahkan warga Palestina di sana.
Baca Juga: Kejati DIY Tahan Makelar Pengadaan Tanah di Sindutan Kulon Progo
Dia mendaku mampu mengubah wilayah kantong Palestina yang luluh lantak oleh serangan Israel itu menjadi "Riviera Timur Tengah."
Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza "adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina" bersama Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan," katanya.
"Tidak ada pihak yang berhak mengambil keputusan soal masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," kata Abbas.
Dia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional serta melindungi hak-hak yang melekat pada rakyat Palestina.
Baca Juga: Musim Hujan Diprakirakan hingga Akhir Maret 2025, Ini Penjelasan Kepala BMKG
Pada 25 Januari, Trump memicu kemarahan dengan usulannya agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir. Namun, usulan tersebut ditentang keras oleh kedua negara tetangga Palestina itu.