HARIAN MERAPI - Infrastruktur jalan dan jembatan di Sukoharjo terus dipantau mengingat curah hujan mengalami peningkatan.
Kondisi cuaca saat ini dikhawatirkan berpengaruh pada kondisi bangunan yang bisa mengakibatkan kerusakan dampak bencana alam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Minggu (4/2/2024) mengatakan, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo seperti jalan dan jembatan sudah dalam keadaan baik setelah sebelumnya pada tahun 2023 lalu selesai dikerjakan pembangunan.
Namun demikian melihat cuaca di mana curah hujan terus mengalami peningkatan dikhawatirkan berdampak pada kerusakan akibat bencana alam.
Baca Juga: Menag: 61 Persen Jamaah Calon Haji Sudah Periksa Kesehatan
DPUPR Sukoharjo memantau dengan menerjunkan petugas keliling wilayah. Koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.
"Sementara masih aman, tapi tetap kami pantau karena curah hujan terus meningkat dan dikhawatirkan terjadi bencana alam yang berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan," ujarnya.
Hasil pemantauan sementara belum ditemukan kerusakan infrastruktur. DPUPR Sukoharjo memastikan bangunan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan berdampak merusak jalan karena terjadi banjir dan genangan air. Beberapa wilayah berpotensi banjir dan genangan air sehingga rasan terjadi kerusakan jalan.
Baca Juga: Film 'Pasutri Gaje' Tayang di Bioskop 7 Februari 2024, Penuh Lika-liku Komedi Romantis Pasangan Muda
"Untungnya kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan perencanaan matang mengantisipasi banjir dan genangan air dengan pelebaran dan dibuatkan sistem pembuangan air. Selain itu juga jalan dibangun dengan menggunakan sistem cor beton," lanjutnya.
DPUPR Sukoharjo meminta keterlibatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi infrastruktur di wilayahnya masing-masing.
Apabila ada temuan kerusakan maka bisa segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan.
"Perbaikan kerusakan sesuai kewenangan sebab jalan ada yang menjadi kewenangan nasional, provinsi, daerah dan desa. Termasuk juga jembatan, selain itu ada talud yang jadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS)," lanjutnya.
Baca Juga: Bus Rombongan Partai Hanura Kecelakaan di Tol Ngawi, Sopir dan Dua Penumpang Meninggal