HARIAN MERAPI - Pengumuman bacaleg yang masuk ke Daftar Caleg Tetap, pada tanggal 3 Nofember mendatang, diperkirakan akan terjadi peristiwa besar di lingkungan kantor KPUD Pati.
"Karena ada mantan anggota legislatif yang kemarin masuk DCS," kata anggota KPUD Pati, Sunarsih.
"Apakah mantan legislatif tersebut masuk DCT atau tidak, hari ini saya belum bisa memberitahu. Sesuai regulasi, bacaleg akan tereliminasi kalau terjerat kasus hukum dengan ancaman hukuman lima tahun" tambah Sunarsih pada acara Forum Grup Discution (FGD) yang digelar Dinas Kominfo Pati, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Pemuda asal Pati dan kuliah di UMY, raih Juara 1 Race 2 Sport 250 CC Mandalika Racing Series 2023
Menjawab pertanyaan wartawan, mengingat pada saat pengumuman DCT kemungkinan banyak orang yang mengunjungi KPUD, maka komisioner bagian hukum ini menegaskan, untuk pengamanan kantor KPUD Pati menjadi tanggungjawab pihak keamanan.
"KPUD konsen pada penyelenggaraan pemilu, agar sesuai tahapan" ucap Sunarsih.
Dijelaskannya, pileg pemilu 2024 akan digelar di 4402 TPS, serta diikuti 568 caleg dari 18 parpol. Karena partai Ummat, Bulan Bintang, Garuda dan partai Buruh tidak mengikuti kontentasi.
"Hak pilih tercatat 1037584 orang (49% pria dan 51% perempuan). Ini jumlah pemilih terbesar di pantura timur, ketimbang Jepara, Kudus atau Rembang. Caleg terbanyak di dapil II. Dan masyarakat paling kritis di dapil V," ujarnya.
Baca Juga: Giliran Wapres Ma’ruf undang tiga bakal cawapres makan siang, akan diajak diskusi soal ini
Dihadapan puluhan wartawan dari berbagai media, Sunarsih akhirnya mengakui, jika ada anggaran untuk publikasi kegiatan KPUD.
"Jumlahnya ada Rp 50 juta. Untuk beaya pemberitaan per hari untuk 5 media" kata perempuan yang mengaku juga giat di dunia Lawyer.
Sementara itu, sekretaris Dinas Kominfo Pati, Aniq mengaku belum tahu berapa besar pemasukan pemkab dari pendapatan pajak pemasangan banner atau baliho para caleg atau parpol.
Sebagaimana diketahui, menjelang pemilu 2024 didapatkan pemasangan gambar parpol dan caleg, baik yang berukuran mini sampai yang ukuran raksasa, diruas jalan utama.
Aniq mengaku segera melapor ke pimpinan Dinas Kominfo untuk berkoordinasi dengan pihak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Sehingga akan diketahui besaran pemasukan pajak reklame dari parpol atau caleg.(*)