HARIAN MERAPI - Anies Baswedan, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengungkapkan tidak dekat dengan konglomerat dalam acara Mata Najwa '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023).
Anies Baswedan mengakui, sampai saat ini segala pendanaan kampanye dilakukan secara gotong royong oleh para relawan. Anie Baswedan menduga, konglomerat tidak dekat dengannya karena takut diperiksa pajaknya.
Menurutnya, orang-orang pun kemudian takut untuk membantu di daerah masing-masing. Alat negara digunakan untuk mengintimidasi calon fundraising.
Baca Juga: Wujudkan Indonesia Emas, Ganjar Pranowo Targetkan Nihil Kemiskinan Ekstrem
"Mayoritas bantuan tidak berwujud uang. Secara pembiayaan bentuknya natura. Tidak berencana mengumpulkan uang. Ratusan relawanlah yang mengumpulkan iuran," katanya.
Anies mengakui, proses politik memang ada biayanya, namun fundraising untuk menghimpun biaya politik ini sangatlah rumit. Untungnya saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan banyak dibantu beberapa pihak sehingga proses kampanye tetap berjalan.
Pada masa pemilihan nanti, katanya, diprediksi biaya politik akan sangat mahal. Untuk itu, pihaknya saat ini menyiapkan kontennya dan ditaruh di cloud sehingga semua orang yang ingin membantu proses kampanye dapat langsung mengunduhnya.
Baca Juga: Partai Demokrat merapat ke Prabowo, Puan : Kami hormati keputusan tersebut
Di lain hal, menurutnya penegakan hukum menjadi faktor penting dan polisi salah satu alat penegak hukum yang kinerjanya harus dimaksimalkan serta profesionalismenya perlu ditingkatkan. Sebab, negara membutuhkan aparat kepolisian sebagai alat penegak hukum.
Namun, Anies menilai lembaga kepolisian juga wajib transparan sehingga perlu diperbaiki akuntabilitas kepolisian. Selain itu Anies memandang perlu pengembangan kompetensi dan pembekalan yang cukup sehingga polisi dapat melakukan adaptasi dengan perkembangan keilmuan saat ini. Tetapi pada sisi lain dan saat yang bersamaan, polisi harus menjadi contoh penegakan hukum bagi masyarakat.
Satu hal terpenting menurut Anies adalah meluluhlantakkan korupsi yang menjadi persoalan besar di negara ini. Ia menyebut praktek korupsi masih marak terjadi, penegakan hukum yang adil harus jadi prioritas dan membuat pengadilan yang kredibel.
Baca Juga: AHY dan Ridwan Kamil sudah dicoret, calon pendamping Ganjar makin mengerucut
Terkait hal itu, lembaga KPK harus independen, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah juga mesti memberikan ruang yang cukup luas kepada pegawai KPK untuk mandiri.
Meski dibuat independen, KPK juga perlu diawasi untuk menghindari abuse sehingga KPK tidak menjadi badan yang merusak korupsi.
“Mereka yang kuat dan kawan tak tersentuh, namun mereka yang lemah dan lama disentuh terus. Dan ini harus dibuat pemberantasan korupsi menjadi produk penting penegakan hukum yang adil menjadi prioritas,” tegasnya. *