HARIAN MERAPI - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (BEM KM UMY) menggelar UMY Movement Forum #2 di Gedung Perpustakaan kampus setempat, akhir pekan lalu.
UMY Movement Forum #2 tersebut mengusung tema 'Menggugat Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Substantif di Indonesia'.
Selain menghadirkan pengamat politik, Rocky Gerung dan Refly Harun, ada pula Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi.
Baca Juga: Mahfud MD tepis bermusuhan dengan Rocky Gerung, padahal hubungan mereka seperti ini
Dalam kesempatan tersebut, Rocky mengungkapkan, KH Ahmad Dahlan jika 33 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia memutuskan menjadi buzzer Belanda, kondisi Jogja dan bangsa ini akan sangat berbeda.
“Tetapi, KH Ahmad Dahlan memilih untuk tidak menjadi buzzer Belanda. Ia memilih untuk berinvestasi di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan,” paparnya.
Alhasil, lanjut Rocky, Muhammadiyah saat ini memiliki 172 perguruan tinggi. Dan, jika Muhammadiyah berhenti berpikir, IQ bangsa ini bisa terjun bebas hingga 70 persen.
Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima di Dunia
“Yang 70 persen itu pun disubsidi oleh Muhammadiyah semua. Kita bisa melihat sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah ada di mana-mana,” urai Rocky.
Selain itu Rocky juga mengajak mahasiswa untuk bijak memilih calon pemimpin dalam kontestasi politik, pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, para pemimpin masa depan harus memiliki ide-ide tentang keadilan, pertahanan dan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas intelektual mereka. Termasuk pulayang punya ide tentang keadilan, tentang pertahanan dunia hingga tentang lingkungan.
“Itu yang harus Anda pilih sejak sekarang, hal itu juga akan bisa diketahui lewat perdebatan capres,” tandas Rocky kepada segenap mahasiswa peserta UMY Movement Forum #2.
Baca Juga: Tundukkan Serbia 83-77, Jerman Juara Piala Dunia FIBA 2023
Sedangkan pengamat politik sekaligus pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan, kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi adalah keniscayaan.
“Tetapi kekuasaan tidak selalu paripurna dan pasti memiliki kelemahan,” tegas Refly.