HARIAN MERAPI - Judi online atau daring serta pinjaman online (pinjol) ilegal adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas.
Kementerian Kominfo akan membahas dua persoalan tersebut dengan Kapolri untuk merumuskan cara pemberantasannya.
Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam pernyataannya yang diterima ANTARA, Sabtu.
Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo S Prabowo pada pekan depan untuk membahas penanganan dan pemberantasan kasus judi online serta pinjaman online (pinjol) ilegal.
"Minggu depan, saya akan ketemu dengan Pak Kapolri membahas ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tugas kita (Kementerian Kominfo) itu memblokade men-takedown semua situs-situs judi online (dan pinjol ilegal), sedangkan untuk langkah-langkah penegakan hukum itu ranahnya pihak kepolisian," kata Budi.
Menurut Budi, sejak menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ia ditugasi secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk memberantas judi online yang kini menjamur di Indonesia.
Termasuk juga menangani situs-situs website milik pemerintah daerah maupun kementerian yang disusupi oleh konten-konten judi online dan pinjol ilegal.
“Bapak Presiden Joko Widodo sudah menugaskan kepada saya, hapus judi online karena merugikan dan meresahkan masyarakat. Judi online itu daya tipunya luar biasa. Judi slot ini beranak-pinak luar biasa, cepat sekali, sebulan saya menjabat sebagai Menkominfo itu sudah ada 42 ribu situs judi online yang saya takedown,” jelasnya.
Selain persoalan judi online, masyarakat di Indonesia juga dinilai Budi masih memiliki potensi tertipu oleh pinjaman online ilegal.
Secara khusus, ia mengimbau kalangan ibu-ibu rumah tangga agar tidak tergiur dengan tawaran mudahnya mendapatkan dana dari aplikasi pinjaman online yang tidak dapat terverifikasi layanannya.
“Pinjaman online ilegal ini banyak menipu ibu rumah tangga, guru, dan anak-anak muda," kata Budi.
