HARIAN MERAPI - Keberanian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD membongkar tuntas dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun mulai dipertanyakan.
Pasalnya hingga kini, kelanjutan penanganan kasus tersebut belum jelas.
Padahal sebelumnya pada 8 Juni 2023, Mahfud sempat memberikan keterangan di depan awak media tentang keinginannya membongkar aliran dana tersebut.
Baca Juga: Satgas BLBI sita aset obligor Bank Asia Pascific, The East Tower senilai Rp786 miliar
Akibatnya, publik mulai bertanya-tanya tentang keberlanjutan dan keseriusan dalam menangani kasus tersebut.
“Publik, miris dan prihatin dengan ketiadaan perkembangan baru dalam penanganan kasus yang menimbulkan kehebohan di masyarakat dan menjadi perdebatan ramai di DPR tersebut,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7/2023).
Hardjuno menagih janji Mahfud MD agar serius membuka aliran dana Rp 349 triliun yang menghebohkan masyarakat. Apalagi, sampai saat ini, belum ada kabar terkini mengenai perkembangan konkretnya.
Baca Juga: Seorang karyawan Bank BUMN diamankan Kejati DIY, diduga salahgunakan dana nasabah sebesar Rp5 miliar
“Jangan sampai kendor. Sebab masyarakat terus bertanya-tanya,” sambung Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI ini.
Menurutnya, salah satu pertanyaan yang sering muncul ke publik adalah soal langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Satgas TPPU maupun Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk pada 9 Juni 2023. Jika ada kendala sebaiknya harus dijelaskan ke publik. Hal ini agar kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pencucian uang, tetap terjaga.
“Dalam situasi di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi penting, masyarakat berharap pemerintah memberikan informasi terbaru terkait kasus TPPU Rp 349 triliun tersebut,” kata Hardjuno.
Baca Juga: Ada orang kuat di belakang Andhi Pramono? KPK : Ada pihak halangi penyidikan
Hardjuno mengingatkan bahwa kasus TPPU dengan nilai sebesar Rp 349 triliun merupakan kasus yang sangat kompleks dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara.
Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus ini.
“Kami berharap Pak Mahfud bisa segera memberikan update terbaru mengenai perkembangan kasus TPPU Rp 349 triliun dan menjamin proses pengusutannya berjalan secara transparan dan adil. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan negara,” harapnya. *
