LHKP Tingkatkan Kapasitas Kader Muhammadiyah Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024

HARIAN MERAPI - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) tingkatkan kapasitas kader Muhammadiyah sebagai penyelenggara Pemilu 2024

LHKP gelar diskusi bertajuk politik kebangsaan penguatan dan peningkatan kapasitas kader Muhammadiyah pada ranah kebangsaan.

Sebagai pemateri, Ketua LHKP PP Muhammadiyah DR Ridlo Alhamdi, Mantan Ketua LHKP Jateng Khafid Sirotudin dan Ketua LHKP Magelang Fatman Wijaya. Pada acara itu juga diserahkan donasi yang dihimpun dari honor kader Muhammadiyah yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, jaksa ajukan kasasi atas putusan PN Surabaya, ini alasannya

Ketua LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang Fatman Wijaya mengatakan LHKP punya kerja-kerja dibidang pengayaan intelektual untuk mendukung kerja di bidang politik kebangsaan maupun politik kemasyarakatan serta dakwah.

Diskusi politik kebangsaan yang digelar kata dia, sebagai wujud penguatan intelektual para penyelenggara Pemilu 2024 dari warga Muhammadiyah untuk kerja-kerja di bidang penyelenggaraan pemilu.

"Kami punya kebijakan moral dalam penguatan intelektual penyelenggara pemilu dari Muhammadiyah, sehingga mereka menjadi yang terbaik," kata dia.

Baca Juga: Transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kementerian Keuangan, Komisi III DPR segera panggil Kepala PPATK

Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi mengatakan banyak warga Muhammadiyah yang cenderung tidak ingin bersentuhan dengan politik, hanya sebagian kecil yang aktif di kerja-kerja politik, baik politik praktis kepartaian maupun non kepartaian.

"Di dunia penyelenggara kepemiluan, kader Muhammadiyah perlu didukung, sebab masih terbilang sedikit, " kata Ridlo Alhamdi.

Dia mengatakan perlu penyadaran pada warga Muhammadiyah akan pentingnya politik, sebab akan mendukung syiar Islam dan gerakan Muhammadiyah.

Dia menyampaikan diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kader-kader Muhammadiyah untuk kerja-kerja politik diantaranya terkait kompetensi atau keahlian pribadi, penyadaran untuk tidak alergi dengan politik praktis, konsisten aktif di jalur politik dan koordinatif dengan perserikatan.

Mantan Ketua LHKP Jateng Khafid Sirotudin mengatakan ada tiga pilihan warga Muhammadiyah terkait demokrasi dan kepemiluan yakni menjadi peserta pemilu seperti caleg, capres, capilkada. Penyelenggara pemilu sebagai KPU, Bawaslu dan DKPP dan menjadi pemilih yang berdaulat.

"Menjadi pemilih yang berdaulat ini seperti pengamat independent, konsultan politik dan pemilih yang cerdik," kata dia. *