HARIAN MERAPI- Anggota MPR RI dari Dapil DIY, Ir Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya memahami dan menerapkan empat pilar berbangsa dan bernegara. Empat pilar tersebut yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Penekanan pentingnya memahami dan menerapkan empat pilar berbangsa dan bernegara dilakukan Ibnu Mahmud dalam berbagai kegiatan.
Salah satunya melalui sosialisasi yang digelar di RM Gendal Gendul, Bantul, Sabtu (11/3/2023). Sosialisasi ini dihadiri seratusan perwakilan masyarakat dari wilayah Bantul.
Dalam sosialisasi tersebut, Ibnu Mahmud memberikan penjelasan terkait arti dari masing-masing pilar dan bagaimana menerapkan nilai-nilai dari empat pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ibnu juga menekankan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Ini Falsafah Pendiri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Bisa Membuat Tenang Bagi yang Mempelajarinya
"Apalagi saat ini sudah menjelang tahun politik 2024. Upaya menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam sangat penting dilakukan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, hadir narasumber Dr Paryanto selaku Wakil Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Ia memaparkan materi wawasan kebangsaan dengan tema Aktualisasi Konstitusionalisme dalam Politik dan Kebijakan.
Dalam paparannya, Dr Paryanto menceritakan tentang sejarah konflik kepentingan politik dan ekonomi sejak dari era orde lama sampai era reformasi.
Ideologi yang bertarung di era orde lama secara garis besar terbagi dalam tiga kekuatan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Sosialisme.
"Bergeser di era orde baru adalah pertarungan antara Nasionalisme, Islamisme dan Militerisme. Kini, di era reformasi yang bertarung adalah Nasionalisme, Islamisme dan Oligarki," ucapnya.
Di bagian akhir, akademisi muda UCY tersebut menekankan tentang pentingnya memperkuat solidaritas sosial ekonomi politik dalam bingkai dan semangat konstitusi agar bisa menegakkan keadilan sosial, ekonomi politik dan hukum guna mewujudkan tujuan bernegara.
Baca Juga: BPKH Serahkan Bantuan 14 Program Kemaslahatan di Sumatera Barat Senilai Rp 4,3 Miliar
Paparan dari narasumber kemudian dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Salah satu peserta dari Kecamatan Pundong menanyakan sikap dari PAN terkait dengan gugatan sistem pemilu yang menginginkan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup yang saat ini masih dalam proses persidangan di MK.
Ibnu M Bilaludin dalam jawabannya dengan tegas menyatakan bahwa PAN tetap dalam sikap mendukung sistem proporsional terbuka. *
