Menkeu menegaskan bahwa risiko pemutusan hubungan kerja bisa terjadi apabila kinerja lembaga tetap tidak memuaskan.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucapnya.
Perluasan Teknologi AI dalam Pengawasan
Sebagai bagian dari strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.
Baca Juga: Tanggap Bencana, BRI Peduli Bergerak Cepat Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Wilayah Sumatera
Purbaya menyebut langkah ini penting untuk menekan praktik-praktik pelanggaran dan meningkatkan akurasi pengawasan.
“Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” tutur Purbaya.
Menteri Keuangan itu optimistis bahwa implementasi teknologi tersebut akan membuat sistem pengawasan lebih ketat dan meminimalkan ruang untuk manipulasi data maupun interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.
Purbaya berharap pembenahan berbasis AI dan berbagai langkah struktural yang disiapkan dapat mengembalikan profesionalisme DJBC sebagai lembaga yang berfungsi menjaga pintu perdagangan dan pergerakan barang di Indonesia.
Baca Juga: Terlibat Korupsi Dana Desa, Lurah dan Carik Bohol Rongkop Gunungkidul Diberhentikan
Tantangan Pemulihan Kepercayaan Publik
Pemerintah menyadari beban untuk memulihkan kepercayaan publik tidak ringan. Kasus-kasus yang sebelumnya mencuat, baik terkait gaya hidup pegawai maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan barang impor, semakin memperburuk persepsi terhadap DJBC.
Melalui reformasi menyeluruh yang ia susun, Purbaya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembalikan integritas dan reputasi DJBC sebagai lembaga pelayanan publik yang kredibel.
Baca Juga: Gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi segera dilakukan Polda Metro Jaya
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.
