Melindungi warga sipil Lebanon dan mencegah negara tersebut tergelincir ke "jalur berbahaya" adalah prioritas utama pemerintah pada momen sensitif tersebut, ujarnya dalam sebuah pernyataan di akun X.
Baca Juga: Seribu Penari Meriahkan Festival Budaya Lereng Merapi Hari Jadi ke-79 Kalurahan Hargobinangun
Salam mengatakan pemerintah akan terus menggunakan "semua jalur politik dan diplomatik dengan negara-negara sahabat dan saudara" untuk melindungi warga sipil Lebanon, mencegah eskalasi tanpa akhir, memastikan diakhirinya serangan Israel, mengamankan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, dan mencapai pemulangan tahanan Lebanon.
Dia menambahkan bahwa pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa stabilitas yang langgeng hanya dapat dicapai melalui implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, perluasan kewenangan negara di seluruh wilayah Lebanon, dan pemberian wewenang kepada tentara Lebanon untuk menjalankan misinya.
Resolusi tersebut menyerukan penghentian permusuhan antara Hezbollah dan Israel, serta pembentukan zona bebas senjata antara Sungai Litani dan batas Garis Biru yang dipetakan oleh PBB yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Israel telah melancarkan beberapa serangan di pinggiran selatan Beirut sejak gencatan senjata, yang terbaru pada Juni.
Baca Juga: Pasca erupsi Gunung Semeru, PLN pastikan jaringan listrik di Kabupaten Lumajang pulih total
Ketegangan di Lebanon selatan telah meningkat selama berminggu-minggu, dengan militer Israel mengintensifkan serangan udara hampir setiap hari di wilayah Lebanon, yang diklaim menargetkan anggota dan infrastruktur Hezbollah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 331 orang tewas dan 945 orang terluka akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024. Misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) juga melaporkan lebih dari 10.000 pelanggaran udara dan darat yang dilakukan Israel.
Berdasarkan gencatan senjata, tentara Israel seharusnya mundur dari Lebanon selatan Januari ini, tetapi hanya sebagian yang ditarik dan terus mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.*
