HARIAN MERAPI - Presiden Prabowo setuju untuk membentuk tim investigasi independen terkait demo Agustus 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai bertemu dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 September 2025.
Tak sendiri, pertemuan dengan Prabowo selama kurang lebih 3 jam itu dilakukan bersama sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Baca Juga: Dalami data ibadah haji di BPH, KPK periksa Kapusdatin Moh. Hasan Afandi
“Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka yang cukup banyak,” ujar Lukman dalam jumpa pers usai bertemu dengan Prabowo.
“Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, GNB, menurut Lukman juga mendesak pembebasan pada pelajar, aktivis, dan lainnya yang ditahan saat demo.
“Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan pelajar yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota di Tanah Air untuk segera dibebaskan,” tuturnya.
Baca Juga: Dua Pemuda Pelaku Ganjal ATM di SPBU Bugisan Diamankan Polresta Yogyakarta, Ini Kronologinya
Lukman mengungkapkan bahwa penahanan yang dilakukan bisa menghambat proses pendidikan yang sedang ditempuh masing-masing.
Menag periode 2014-2019 itu menyatakan tuntutan yang dibawa GNB pada Prabowo sebagian besar adalah dari sejumlah kalangan, selain 17+8 Tuntutan Rakyat.
“Prinsipnya, ada sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum HAM, dan pertahanan keamanan secara keseluruhan yang hakikatnya adalah tuntutan dari sejumlah kalangan,” terangnya.
Baca Juga: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM
GNB juga membeberkan persetujuan Prabowo mengenai rencana pembentukan tim reformasi kepolisian. *
