HARIAN MERAPI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo memantau 32 sekolah yang melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru 2025/2026 tingkat SMP secara offline atau manual.
Pemantauan dilakukan dengan mencatat tambahan murid baru setelah sebelumnya SPMB online resmi ditutup di SMP negeri dan swasta. Sekolah sangat memerlukan tambahan murid untuk memenuhi kuota yang disediakan.
Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, Kamis (3/7) mengatakan, Disdikbud Sukoharjo sudah menerjunkan petugas untuk memantau kondisi 32 sekolah tingkat SMP baik negeri dan swasta yang menggelar SPMB offline atau manual.
Petugas mendatangi sekolah dan melihat secara langsung proses SPMB offline atau manual. Selain itu petugas juga melakukan pencatatan terhadap tambahan murid baru pada pelaksanaan SPMB offline atau manual tersebut.
Baca Juga: Hasil Tugas Akhir dan Ruang Ekspresi Mahasiswa, Prodi Ilmu Komunikasi UWM Luncurkan Majalah KOMA
Dalam pemantauan tersebut juga sekaligus dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Hal ini terkait perkembangan dan kendala yang dialami selama proses SPMB offline atau manual.
"Selain kami pantau pihak sekolah juga diminta melaporkan perkembangan SPMB offline. Berapa jumlah tambahan murid baru harus diketahui setiap hari. Harapannya kuota murid baru tahun ajaran 2025/2026 ini bisa segera terpenuhi," ujarnya.
Pada pelaksanaan SPMB offline atau manual tahun ajaran baru 2025/2026 tingkat SMP ini diketahui bahwa sudah ada beberapa sekolah mendapat tambahan murid baru. Namun demikian belum semuanya dapat terpenuhi sesuai kuota.
"Disdikbud Sukoharjo sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan SPMB offline ini. Pihak sekolah diharapkan melakukan hal sama dengan memanfaatkan kesempatan waktu yang ada sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai," lanjutnya.
Baca Juga: Pemerintah akan naikkan tarif ojol, begini tanggapan para pengemudi
Disdikbud Sukoharjo juga melibatkan sejumlah pihak seperti pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan termasuk tokoh masyarakat untuk membantu sosialisasi. Hal ini penting tidak hanya sebagai upaya memenuhi kuota murid baru di sekolah. Tapi terpenting juga memberikan hak kepada anak mendapat pendidikan di sekolah.
"Anak tetap berhak mendapat pendidikan di sekolah. Tidak hanya ditingkat SMP saja tapi dari bawah PAUD, TK dan SD hingga SMA dan SMK," lanjutnya.
Heru Indarjo mengatakan, berdasarkan data Disdikbud Sukoharjo ada 51 SMP negeri dan swasta terdaftar di SPMB SMP digelar secara online pada tahun ajaran baru 2025/2026. Namun demikian ada tiga SMPN yang akhirnya tidak melaksanakan SPMB online karena jumlah murid sangat minim dan masuk dalam program regrouping. Ketiganya yakni SMPN 3 Bendosari, SMPN 3 Bulu dan SMPN 4 Nguter.
Artinya hanya ada 48 SMP negeri dan swasta yang menggelar SPMB online tahun ajaran 2025/2026. Hingga pelaksanaan kegiatan selesai diketahui masih banyak seolah kekurangan murid baru atau kuota tidak terpenuhi.
Baca Juga: Indonesia butuh regulasi AI menuju kedaulatan digital, begini langkah yang akan ditempuh pemerintah
