HARIAN MERAPI - DPRD Kulon Progo siap mengupayakan kenaikan gaji bagi para pamong dan lurah di wilayah setempat.
Pasalnya, gaji yang diterima para pamong saat ini dirasa belum sesuai harapan, bahkan sering nombok untuk kegiatan sosial di masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi paguyuban lurah dan pamong Kulon Progo, Bodronoyo dengan anggota dewan, di Ruang Sadewa Gedung DPRD Kulon Progo, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga: Kecelakaan Saat Mendaki Gunung Sindoro, Mahasiswa Asal Riau Dievakuasi Tim SAR
Dalam audiensi disampaikan, gaji yang diterima pamong masih belum sesuai standar, bahkan lebih rendah dari buruh.
"Tadi disampaikan untuk gaji staf di kalurahan masih di bawah UMK, jadi belum sesuai standar," kata Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin.
Aris menegaskan, nominal tersebut jelas tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan para pamong.
Sebab, mereka adalah petugas pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, apa yang dikeluhkan para pamong kepada dewan dinilai wajar.
"Kesejahteraan mereka masih memprihatikan. Ketika bicara totalitas pelayanan, maka hasil yang diperoleh tidak sebanding," ucapnya.
Karena itulah, lanjut Aris, DPRD Kulon Progo siap menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab setempat atas peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji para pamong.
Hal ini mengingat secara spesifik penggunaan DAU diatur oleh Perbup. Selama ini, gaji Pamong diambilkan dari ADD yang alokasinya 10 persen dari DAU.
Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Suharto menambahkan, kemampuan anggaran Kulon Progo masih terbilang minim, dengan angka PAD lebih rendah dari kabupaten/ kota lainnya di DIY.
