HARIAN MERAPI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Salatiga menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Pemerintah Kota Salatiga yang akan memindahkan Pasar Pagi ke lokasi baru.
PSI Salatiga menilai keputusan ini dinilai tergesa-gesa, tidak berbasis kajian mendalam, dan mengabaikan aspirasi para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di pasar pagi tersebut.
Ketua DPD PSI Salatiga, Roy Sudiarto mengatakan kebijakan rencana relokasi tersebut sarat dengan kepentingan, namun sempit dan minim partisipasi publik.
“Keputusan sepihak ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Tidak ada audiensi terbuka, tidak ada kajian keamanan dan fasilitas, serta tidak ada pelibatan stakeholder terkait. Ini menunjukkan gejala power syndrome dari pemimpin yang semakin menjauh dari rakyat,” ujar Roy Sudarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/5/2025).
Baca Juga: Kisah mistis jembatan spoor serayu, terdengar suara gamelan lengger ada malam Rabu Wage
PSI juga menilai bahwa langkah ini berpotensi merusak harmoni sosial dan budaya Kota Salatiga yang selama ini terkenal dengan keberagamannya.
Pemindahan pasar hanya demi pembangunan mal justru mengancam ekosistem ekonomi kerakyatan yang telah terbangun puluhan tahun.
Relokasi ini bukan hanya tidak adil, tapi juga bisa berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah seharusnya melindungi ekonomi rakyat, bukan justru mengorbankan mereka demi kepentingan investor.
Atas dasar itu, PSI Salatiga mendesak Pemerintah Kota Salatiga untuk:
Baca Juga: Puncak Gunung Tidar Jadi Saksi Pelantikan 261 ASN Pemkot Magelang
1. Menghentikan seluruh proses pemindahan Pasar Pagi.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
3. Melakukan kajian menyeluruh terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Mengedepankan dialog terbuka dan partisipatif dengan para pedagang serta masyarakat.
PSI Salatiga menegaskan komitmennya untuk terus berada di sisi rakyat kecil dan siap mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak pada keadilan sosial. *
