HARIAN MERAPI - Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, mendesak dan menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas semua kasus tambang ilegal.
Termasuk mengungkap keterlibatan oknum aparat yang membekingi tambang ilegal yang diduga banyak terjadi di Indonesia.
Salah satu kejadian telah mencuat di Solok Selatan penembakan terhadap Kasat Reskrim.
Menurut Haris, saat ini Komisi XII sedang melakukan pemetaan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara dan bisa membenturkan masyarakat yang berada di bawah.
“Tambang ilegal telah menjadi masalah serius yang merusak lingkungan, merugikan negara dari sisi pendapatan, dan memicu konflik sosial di masyarakat," tegas Muh Haris kepada wartawan saat berada di Salatiga, Selasa (26/11/2024).
"Lebih parahnya, sering ditemukan adanya oknum yang membekingi aktivitas ini, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit. Tapi ini harus dituntaskan dan dibersihkan," lanjutnya.
Baca Juga: Kasus pungli Rutan KPK, ini tuntutan JPU terhadap 15 terdakwa
Ia secara khusus menyoroti kasus penembakan di Solok Selatan, Sumatera Barat (22/11/2024), di mana Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, menembak
Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari. Kejadian ini diduga terkait dengan pengelolaan tambang ilegal di wilayah tersebut.
Kasus ini menunjukkan adanya konflik internal dalam penegakan hukum tambang ilegal.
Keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti ini tidak dapat ditoleransi dan harus diusut tuntas.
