HARIAN MERAPI - DPC PDIP Kulon Progo membentuk satgas Operasi Tangkap Tangan (OTT). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan Pilkada Kulon Progo 2024 yang adil dan lancar.
Ketua DPC PDIP Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan, pihaknya berupaya mencegah kasus money politics dalam gelaran Pilkada 2024. Tujuannya, agar masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan hati nurani.
"Sehingga Pilkada Kulon Progo bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat serta dapat melanjutkan pembangunan dengan baik," katanya, Kamis (21/11/2024).
Baca Juga: Satgas Pengelolaan Sampah Gamping Dikukuhkan, Dorong Pengendalian Sampah dari Hulu Hingga Hilir
Fajar menyebut, ada 500 petugas yang diterjunkan untuk melakukan mobilisasi OTT money politics. Mereka akan bertugas mengamati titik-titik rawan di seluruh kalurahan se-Kulon Progo. 500 satgas ini terdiri dari relawan dan anggota Banteng Muda Indonesia (BMI).
Ditanya terkait temuan indikasi pelanggaran, Fajar menyampaikan telah banyak pihak-pihak yang menjanjikan iming-iming untuk membujuk masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun untuk transaksi secara langsung, pihaknya belum menemukan.
"Setiap temuan potensi pelanggaran akan kami teruskan ke pihak berwewenang karena kami tidak bisa memberi sanksi secara langsung," ucapnya.
Baca Juga: BI akan bekukan rekening pengguna judi online sampai perjudian tersebut hilang dari Indonesia
Diakui Fajar, bukan hal mudah untuk mengubah kondisi masyarakat saat ini, terutama yang terbiasa melakukan politik transaksional. Namun hal itu menurutnya membuat Pilkada menjadi tidak objektif sehingga harus dihentikan.
Politik transaksional berdasarkan money politics menurut Fajar membuat sisi lain dari pasangan calon seperti figur dan visi misi menjadi tidak dinilai.
Pembentukan Satgas OTT menjadi upaya untuk mengatasi hal itu, dengan tujuan mewujudkan Kulon Progo makmur dan berkembang. (*)
