HARIANMERAPI-PKL Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Tri Darma bersama jaringan solidaritas yang terdiri dari elemen mahasiswa dan jurnalis melakukan aksi demonstrasi dan audiensi ke DPRD DIY, Jumat (5/7) siang. Aksi dan audiensi ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan dengan memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam proses relokasi PKL Malioboro.
Akademisi FH UGM, Dr Herlambang P Wiratraaman SH MA saat diwawancarai melalui kanal Youtube menyatakan, apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan PKL Malioboro sebenarnya adalah soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Di dalam upaya memperjuangkan itu dijamin oleh konstitusi, dijamin hukum HAM Internasional terutama hak ekonomi sosial budaya kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Tentu kita semua berharap tumbuh solidaritas mendukung upaya yang dilakukan PKL Malioboro. Solidaritas itu adalah soal mempertaruhkan, melindungi satu dengan yang lain demi generasi masa depan, anak cucu dan budaya yang sudah tumbuh di masyarakat Yogyakarta,”jelas Dr Herlambang.
Baca Juga: Tak mau diretas lagi, Pemerintah akan perkuat sistem pengamanan PDN
Sedangkan Pengurus Paguyuban Tri Darma, Upik kepada Merapi menuturkan, dalam audiensinya ke DPRD DIY, Upik menegaskan pentingnya peran PKL dalam ekonomi DIY.
“PKL punya nilai historis membangun citra Malioboro. Relokasi tahap I dari selasar ke Teras Malioboro 2 penuh dengan kecurangan dan hanya menguntungkan oknum pengurus lama. Meski dengan segala keterbatasan, PKL sudah beradaptasi di Teras Malioboro 2 kok sekarang mau dipindah lagi ke tempat yang lebih sempit di belakang Malioboro,” tutur Upik.
Upik juga menegaskan, selama 2 tahun PKL berharap bisa bertahan di Teras Malioboro 2 agar bisa pulih ekonominya. “Kalau direlokasi lagi harus mulai dari nol tanpa ada dukungan permodalan dari Pemda. PKL juga menuntut agar penataan PKL bisa terintegrasi dengan pembangunan Jogja Planning Art Galery, tidak ‘disingkirkan’ di Ketandan,” papar Upik
