HARIAN MERAPI - Kegiatan bertajuk Paralegal Justice Award merupakan pemberian anugerah kepada para kepala desa/lurah yang telah berperan menyelesaikan konflik permasalahan hukum yang timbul di kalangan warga masyarakat (Non Litigation Peacemaker).
Ada pula penghargaan kepada kepala desa/lurah yang mampu memajukan/meningkatkan sektor pariwisata, pembukaan lapangan kerja serta investasi di tingkat desa/kelurahan (Anubhawa Sasana Jagaddhita).
Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2024 di Jakarta, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Mulai 1 Juni 2024, Pertamina Patra Niaga lakukan integrasi pendataan pengguna elpiji 3kg
Usai pemberian penghargaan, Ir H Suparmono MSi (Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman) mewakili Bupati Sleman menjelaskan merasa bangga serta bersyukur, enam lurah asal Sleman mampu mengikuti seleksi sampai tingkat nasional.
“Enam lurah asal Sleman yang memperoleh penghargaan Non Litigation Peacemaker, yaitu lurah dari Tridadi, Trimulyo, Sidoluhur, Umbulharjo, Sambirejo dan Selomartani,” ungkap Pak Pram, sapaan akrab Suparmono.
Khususnya lurah dari Tridadi Sleman, sebut Pak Pram, berhasil pula mendapatkan Anubhawa Sasana Jagaddita, karena berprestasi dalam pemajuan dibidang pariwisata, tenaga kerja dan investasi di tingkat kalurahan.
Baca Juga: Hari Clubfoot Sedunia, PRYAKKUM Edukasi Penyembuhan Kaki Pengkor Non Bedah
“Kami mengucapkan selamat kepada para lurah di Sleman yang mampu memperoleh Paralegal Justice Award, yakni penghargaan bagi para kepala desa atau lurah yang dianggap memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah non ligitasi atau diluar pengadilan,” jelasnya.
Sejumlah sumber menyebutkan, Paralegal Justice Award 2024 diprakarsai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Pihak BPHN pun bersinergi dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saat digelar Malam Anugerah Paralegal Justice Award Tahun 2024, acara dibuka secara langsung oleh Kepala BPHN, Prof Dr Widodo Ekatjahjana SH MHum.
Dalam sambutannya Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara ini memaparkan, dengan kegiatan Paralegal Justice Award telah berhasil membuat keadaan desa/kelurahan tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar akan hukum melalui perannya sebagai “Hakim Perdamaian”.
Pada tahun ini, sebutnya, BPHN menganugerahkan penghargaan Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan Anugerah Paralegal Justice Award kepada sebanyak 300 peserta yang dinyatakan lolos.
“Tiga ratus peserta ini adalah keterwakilan dari 33 provinsi, 178 kabupaten-kota, dan 263 kecamatan, yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah,” urai Prof Widodo.
