HARIAN MERAPI - Menjelang Pilkada 2024, ternyata ada 8000 penduduk Kabupaten Temanggung yang belum memegang kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).
Untuk memegang KPT-E, mereka harus menjalani rekam kependudukan, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Temanggung mentarget menyelesaikan perekaman data KTP-E.
Target itu akan diselesaikan dalam 6 bulan kedean atau hingga sebelum pencoblosan dilakukan sebab, KTP-E sebagai syarat administras bisa mencoblos.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung Bagus Pinuntun mengatakan mentarget penyelesaian rekam data kartu KTP-E dalam 6 bulan kedepan.
Sebab, dengan KTP-E itu, pemilih pemula dapat melakukan pencoblosan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang akan digelar 27 November 2024.
"Mereka harus menjalani rekam data KTP-E, target dapat selesai November," kata Bagus Pinuntun, Sabtu (1/6).
Evaluasi terakhir dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), kata dia di Temanggung terdapat sebanyak 618.000, di Kabupaten Temanggung masih ada sekitar 8.000 penduduk yang belum rekam data pemilih.
Dikatakan KTP-E menjadi syarat penduduk ikut dalam pemilihan, sehingga pihaknya akan mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk perekaman.
Dikemukakan perekaman data dan KTP-E sangat banyak manfaatnya sehingga warga tetap menjalani perekaman dan memiliki KTP-E meski pada pemilu atau pemilihan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya.
Dia merinci dari 8.000 penduduk yang belum rekam KTP-E tersebut, sekitar 1.500 tinggal di desa, sebanyak 1000an SMP/SLB, sisanya ada di SMA.
Dia yakin target menyelesaikan perekaman itu bisa diselesaikan. Langkah yang ditempuh yakni perekaman di desa-desa selanjutnya di sekolah-sekolah. "Untuk langkah itu, kami kita surati satu per satu by name by address," katanya.
Bagus Pinuntut mengemukakan yang menjadi kendala dalam perekaman adalah penduduk yang berada di luar daerah, seperti belajar, bekerja atau kemungkinan telah tinggal disana tetapi masih tercatat sebagai penduduk Temanggung.
"Untuk dapat bertemu dan melakukan perekaman harus ada kesepakatan waktu. Apalagi perekaman pada satu penduduk dengan sejumlah penduduk memasang alatnya sama," kata dia.*
