HARIAN MERAPI - Keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilu 2024 berpotensi mempengaruhi netralitas alat negara.
Menurut analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, potensi itu juga tidak harus by intention atau disengaja, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi netralitas alat negara.
Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan kemudian merasa bahwa membantu Jokowi adalah sesuai dengan keinginan dia.
Baca Juga: Pengalaman masa kecil main jethungan di pelataran rumah kakek malam hari, malah ada kejadian misteri
"Problemnya, kalau itu dilakukan. Maka bukan tidak mungkin mulai dari netralitas birokrasi, netralitas TNI- Polri itu bisa terganggu," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Arif mengkhawatirkan pencalonan Gibran jika diteruskan akan membuat bangsa Indonesia kehilangan ruh politik berkeadilan.
"Kalau ini dibiarkan nanti kita akan terjebak pada gaya-gaya lama, ketika nepotisme dianggap normal, ketika pelanggaran etika dianggap bisa diterima sejauh tidak melanggar hukum. Nanti lama-lama politik dan hukum kita terjebak pada formalisme dan kalau itu terjadi, negara ini kehilangan ruh politik yang berkeadilan," tegasnya.
Hal itu bisa dihindari ketika Jokowi adalah negarawan dan mau menghindari potensi konflik kepentingan.
Baca Juga: Israel serang rumah sakit Indonesia di Gaza, Kemlu RI kutuk kebiadaban zionis
"Itu seharusnya bisa dihindari seandainya Jokowi adalah seorang negarawan," sambungnya.
Namun, Arif menyangsikan sikap kenegarawanan Jokowi, termasuk Jokowi dan Gibran.
"Jadi saya mau mengatakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan, dan ini sama dengan Anwar Usman," katanya.
Menurut Arif, hal itu disebabkan mereka tidak menghindar bahkan masuk pada potensi konflik kepentingan.
Baca Juga: Yuk kenali produk-produk pendukung agresi Israel yang diharamkan MUI
"Mengapa? Karena mereka semua tidak mampu menghindari potensi konflik kepentingan atau menganggap konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diterima," lanjutnya.
