HARIAN MERAPI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Sunoto SH MH menilai kerja sama antara PN Bantul dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam pelayanan serba digital melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) dapat memotong mata rantai birokrasi.
Pelayanan satu pintu tersebut dapat menekan praktik pungli dan pencaloan.
"Kami yakin dengan pelayanan serba digital MPP dapat memotong birokrasi dan menekan pungli maupun pencaloan," ujar Sunoto SH MH disela-sela melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU antara PN Bantul dengan Pemkab Bantul di Ruang Kerja Bupati Bantul, Senin (4/9/2023).
Baca Juga: Bambang Suryo Wibowo dilantik jadi Dirut Bank Bantul, ini gebrakan yang dilakukan
Sebagai salah satu lembaga publik, PN Bantul mendukung kerja sama tersebut.
Apalagi hal itu merupakan salah satu program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
"Untuk itu kami mendukung kerja sama tersebut. Sehingga akses masyarakat para pencari keadilan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat," tegas Sunoto.
Sementara Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih menyatakan, untuk melaksanakan pelayanan publik kata kuncinya dengan melakukan sinergi dan kolaborasi.
Dengan demikian pelayanan publik dapat dihasilkan layanan paripurna berupa kecepatan dan ketepatan.
"Dalam MoU dan kerja sama ini layanan dengan cepat dan tepat harus disediakan. Layangan publik tersebut harus disediakan untuk menciptakan Indonesia yang kompetitif dan berdaya saing," pungkas Halim.*
