HARIAN MERAPI - Program makan bergizi gratis atau MBG telah berjalan dengan baik meski perlu penyempurnaan.
Terkait hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan selalu melakukan pengawasan menyangkut keamanan dalam mendukung MBG.
BPOM menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.
Baca Juga: Ini manfaat menjaga kualitas pola makan, simak nasihat ahli
“Kami pastikan sasaran menerima manfaat tanpa adanya risiko kesehatan lain, termasuk adanya keracunan,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM Ema Setyawati dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis.
Ema mengatakan pengawalan terhadap keamanan pangan pada program MBG dilakukan melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan.
Keamanan tersebut dijalankan sepanjang proses pemasokan bahan pangan, proses produksi hingga sampai ke sasaran untuk dikonsumsi.
Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memberikan makanan bergizi yang aman, tidak hanya memastikan manfaat gizi yang optimal saja, tetapi juga menghindari adanya potensi risiko kesehatan yang lebih besar akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Pedoman mitigasi risiko meminimalkan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) untuk mendukung keberhasilan program MBG,” ujar dia.
Baca Juga: Festival Kuliner Nonhalal di Solo Jalan Terus, Pengunjung Berhijab Dilarang Masuk
BPOM juga mengkaji tiap kasus KLB-KP yang ada untuk memastikan penyebab hingga akar masalah terjadinya KLB, meminimalisasi potensi risiko kasus serupa terulang di wilayah lain serta menyusun langkah-langkah antisipatif dan korektif.
Menurutnya kajian risiko perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai lintas sektor terkait dan pakar dengan berbagai bidang keilmuan. Maka dari itu, perlu dibentuk panel expert dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung program kegiatan itu.
Di samping itu BPOM juga mengambil sampling dan melakukan pengujian. Sampling didapat dari 70.712 lokus area konsumsi yang mencakup sekolah, madrasah, pesantren hingga posyandu.
Metode yang digunakan adalah stratified random sampling, dengan parameter uji berpatok pada aturan PerMenkes No.2 Tahun 2023 dan PerBaPaNas No.10 Tahun 2024.