harianmerapi.com - Cerita Rakyat Dewi Rantami dengan latar belakang kerajaan Majapahit zaman pemerintahan Ratu Dyah Suhita tahun 1429-1477.
Dewi Rantami bisa memahami penjelasan Tumenggung Witadipa, bahwa pembangunan kolam di Keputren masih menunggu orang yang bisa menemukan mata air.
Kanjeng Ratu juga menasihati putrinya itu agar bersabar, karena semua sedang diupayakan.
Baca Juga: Cerita Rakyat Dewi Rantami 1: Pembangunan Kolam di Keputren Terkendala Mata Air yang Belum Ditemukan
Esok paginya, langit nampak cerah satu per satu embun mencair meleleh melewati ujung dedaunan lalu menetes jatuh di permukaan tanah kering berdebu hilang tak berbekas.
Inilah potret musim kemarau panjang yang memprihatinkan.
Di berbagai wilayah Kerajaan Majapahit kawula sulit mencari air karena sungai-sungai mengering dan mata air juga mengering.
Saat itulah Mpu Yasaprana disertai Tumenggung Wiradipa sedang berjalan-jalan melihat-lihat suasana perkampungan tidak begitu jauh dari lingkungan keraton.
Kampung inipun tidak luput dari ancaman kekeringan sungguh merupakan penderitaan kawula Majapahit yang mesti harus dicarikan penyelesaiannya.
“Kakang Yasaprana, lihatlah itu dari kejauhan. Seseorang memacu kudanya cepat sekali. Taukah kamu siapa dia?” tanya Tumenggung Wiradipa.
Baca Juga: Enam Strategi Internalisasi Nilai-nilai Religiusitas dalam Rangka Pembentukan Karakter Anak
“Hmmmm. Agaknya itu cucuku, Adi Tumenggung”, jawab Mpu Yasaprana tidak pangling dengan cucunya meski masih di kejauhan,
“Harapanku, dia nanti bisa mencarikan mata air baik untuk kolam Taman Keputren maupun untuk kepentingan para kawula Majapahit”.
“Wouw, diakah Jaka Wacana yang engkau ceritakan kemarin itu?”
“Ya. Agaknya Eyangnya di Padepokan Gunung Cangkerep menyegerakan anak itu untuk lekas-lekas memenuhi panggilan Kanjeng Ratu”.
“Siapakah yang datang ke Padepokan Gunung Cangkerep mengundangnya?”
“Panji Wilanggeni. Prajurit sandi kepercayaan Kanjeng Ratu itu juga dalam rangka tugas nganglang tlatah praja mengawasi daerah-daerah kekuasaan Majapahit yang berada jauh dari pusat pemerintahan”.