Berdasar data dan realitasnya justru banyak kota dan pemerintah daerah di Indonesia belajar bagaimana kreativitas dan kemandirian masyarakat DIY.
"Semua kaget," kata pejabat yang selalu siap membuka lebar siapapun ingin melihat data statistik masyarakat dan perkembangan demografi masyarakat DIY di kantor Bapeda di Kepatihan DIY.
"Saya selalu berkantor jam 7.30 WIB silakan siapapun boleh berkonsultasi dan melihat perkembangan masyarakat," katanya.
Sementara Kepala Satgas Halal DIY H Agus Jaelani, S.Sos.M.M menduga jangan-jangan angka kemiskinan tinggi di DIY karena masyarakatnya belum sepenuhnya menggunakan barang-barang yang halal dan mendapat ridho dari Allah SWT.
Baca Juga: Bawaslu sampaikan potensi masalah bagi pemilih di luar negeri, berikut daftarnya
"Jadi siapa tahu kita tak diridhoiNya gara gara mendukung secara tidak langsung pemakaian produk yang tidak halal di setiap yang kita makan atau kita pakai setiap harinya," katanya.
"Misalnya makan yang kita makan apakah sudah halal, pakaian yang kita pakai apakah sudah terhindar dari item item yang tidak halal," lanjutnya.
"Maka mari siapapun mendukung suksesnya produk halal dalam setiap produk apapun," harapnya.
Para pengusaha UMKM harus mulai melihat manfaat sacara luas lisensi halal di dalam produk nya.
"Pasti akan menambah kualitas produksi dan pengakuan masyarakat," tambahnya.
Pada bagian lain Tazbir Abdullah pelaku dan pakar pariwisata halal menilai rasanya Yogyakarta yang kaya akan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, Mataram Islam sangat mendukung bergeraknya ekonomi dan kondisi bisnis yang bertaut dengan peningkatan produktivitas dan dipastikan mendongkrak pendapatan masyarakat
"InsyaAllah kalau pariwisata halal atau muslim friendly digerakkan dengan sungguh sungguh dapat mengentaskan kemiskinan," kata Tazbir.
"InsyaAllah di DIY ini, basis pendapatan ekonomi masyarakat lebih mudah dengan menggerakkan sektor pariwisata," lanjutnya.